Jadi Izin Reklamasi di Batam dan di Karimun Pakai Izin Apa? Ini Penjelasan Iskandaryah

Iskandarsyah Anggota DPRD Kepri



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Ketua Komisi II DPRD Kepri Iskandarsyah menjelaskan dirinya tetap datang ke Polresta Barelang untuk memenuhi pemeriksaan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2019) siang, walaupun alamat surat salah.

” Alamat surat untuk dimintai keterangan ini salah, tapi karena niat untuk meluruskan dan menjelaskan apa yang saya ketahui, makanya saya datang. Bahkan, penyidik KPK pun bilang, alamat salah bapak tetap hadir, dan mereka berterimakasih,” tutur Iskandasyah, ke WartaKepri.co.id, di Mapolresta Barelang.

Dijelaskan Iskandar, tim KPK bertanya tentang peran Pansus pembentukan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh DPRD Kepri. Tim KPK menanyakan bagaimana mekanisme, pembahasan dan penyelesaian Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan kenapa belum selesai.

Kemudian terkait Ranperda RZWP3K ini, telah dibahas pada Septemter 2018 lalu. Pemprov Kepri menyampaikan Ranperda tersebut kepada DPRD. Dan pada prinsipnya DPRD ingin cepat selesai Karena Perda ini nantinya sangat strategis.

Lalu, apa yang menarik dari pemeriksaan Iskandarsyah ini. WartaKepri bertanya apakah ada kaitannya pengalokasian dan lahan lahan reklamasi yang sedang dan sudah ada yang mengelola di wilayah Kepri. Termasuk di Kota Batam dan Tanjungbalai Karimun, seperti lahan reklamasi milik Hartono di Harbour Bay Batam dan Lahan Reklamasi dikelola Jhone Kennedy di Tanjungbalai Karimun. Lalu, berapa luas lahan Reklamasi yang masuk pada RZWP3K.

” Proses Ranperdanya belum selesai dan dibahas sejak September 2018. Untuk luas area yang masuk zona Reklamasi di Kepri diatas ratusan ribu hektar. Diatas 200 ribu hektar, karena ada di Batam, Karimun, ada juga di Natuna dan lainnya. Pansus membahas ini untuk memudahkan investasi yang masuk ke daerah,” kata Iskandaryah.

Untuk perusahaan yang telah di Reklamasi di Harbour Bay atau di Karimun, menurut Iskandar bisa jadi perizinannya dikeluarkan dengan menggunakan aturan yang lain.

” Mungkin pemerintah Kota atau Kabupaten menggunakan aturan lain, seperti Perda RTRW,” ungkap Iskandar.

Dijelaskan Iskandar, untuk proses pembentukan Ranperda RWZP3K sejak awal telah berkonsultasi dengan tim supervisi dari KPK juga.

Pembahasan seperti tentang data reklamasi, kedua singkronisasi antara pemerintah daerah dengan BP Batam, ketiga ada usulan Natuna sebagai Geopark dunia dan keempat ada surat dari PT Timah kepada Gubernur Kepri tentang perluasan peta PT timah Karimun.

Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K Provinsi Kepri untuk secepatnya di bahas di Paripurna DPRD Kepri. Yang mana, keberadaan Perda ini dirasa penting untuk menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Terbentuknya Perda ini sangat penting, mengingat kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa wilayah perairan dan 2408 pulau-pulau. Dengan adanya perda RZWP3K ini, pemanfaatan dan pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan diatur hingga 12 mil dari garis pantai.

” Baik itu untuk perizinan, pemanfaatan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut dapat diatur pada perda ini,” pungkas Iskandarsyah.(*)

Tulisan : Dedy Suwadha/Nikson Juntak



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA