Karantina Pertanian dan Bea Cukai Karimun Gelar FGD, Guna Datangkan Investor – WartaKepri
112 views

Karantina Pertanian dan Bea Cukai Karimun Gelar FGD, Guna Datangkan Investor


PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.CO.ID, Karimun – Guna menjalankan peran sebagai perangkat ekonomi khususnya dalam Trade Facilitator dan Industrial Assistance, karantina pertanian beserta Bea dan Cukai karimun berada pada garda terdepan dalam memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis yang mampu memberikan dukungan dalam hal ini perdagangan komoditas pertanian.

Untuk itu, Badan Karantina Pertanian (Barantan) melalui Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun dan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau serta KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun, pada rabu (20/11/2019) menggelar Focus Group Discussion, dengan mengusung tema “Sinergitas untuk Peningkatan Investasi dan Ekspor” di Ballroom Hotel Aston Karimun.

Hadir sebagai Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD), diantaranya Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si, Karsad, S.TP, MP Kabag Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian serta drh. Priyadi – Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Karantina Pertanian Tanjungbalai Karimun, drh. Priyadi menuturkan bahwa, dengan potensi pertanian yang besar dan lokasi yang strategis, diharapkan selain dapat mencukupi kebutuhan pangannya juga mampu berkiprah di pasar ekspor.

“Berdasarkan data pada sistem automasi perkarantinaan IQ Fast di wilayah kerjanya, komoditas ekspor unggulan Kabupaten Karimun adalah bungkil kelapa yang hingga akhir tahun 2019 ini menembus 4.743 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp 44,9 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, drh. Priyadi menjelaskan secara keseluruhan, nilai ekspor semua komoditas pertanian hingga 17 November 2019 ini telah mencapai Rp 68,6 miliar, dengan negara tujuan ekspor diantaranya  Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan dan Hongkong.

“Selain dari pada bungkil kelapa, berbagai ekspor lainnya seperti sarang burung walet, madu, alpukat, air kelapa, damar, kencur, hingga kulit kayu bakau,” pungkasnya.

Priyadi menambahkan, di tahun 2018 nilai ekspor pertanian Karimun dapat mencapai Rp 101,7 miliar. Dengan ragam komoditas yang lebih bervariasi mulai dari air kelapa, bungkil kelapa, sarang burung walet, madu, ayam bibit, akar pasak bumi, nanas, pisang, alpukat, damar, karung goni, petai, talas dan ubi jalar.

“Sementara di tahun 2018, Cina menjadi negara tujuan utama ekspor dan belum ada lagi di tahun 2019 ini. Juga, jumlah pelaku usaha, di tahun lalu tercatat 71 eksportir, sedangkan tahun ini hanya 8 eksportir saja,” imbuh Priyadi.

Kata Priyadi, dengan menginventarisasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi, melalui forum diskusi ini harapannya dapat memberikan solusi sehingga dapat menghasilkan penambahan kuantitas dan kualitas yang signifikan terhadap komoditas ekspor pertanian di Karimun serta meluasnya negara tujuan ekspor.

“Banyak komoditas ekspor yang pada tahun 2018 ada, di tahun 2019 tidak ada lagi, contohnya nanas dan pisang tujuan Malaysia. Kami berharap dengan acara ini bisa kembali mengangkat kembali ekspor Karimun yang sempat terhenti dengan mengurai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun eksportir. Kami hadirkan narasumber dari Pusat Informasi, Badan Karantina Pertanian tentang I-Mace (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export) agar dapat memberikan gambaran mengenai data dan potensi ekspor Karimun,” ungkapnya.

Karantina dan Bea Cukai merupakan instansi pemerintah pelayan publik yang saling berkaitan. Peran karantina dalam era globalisasi sangat strategis dan krusial. Peraturan terkait ekspor telah ditentukan berdasarkan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures dibawah perjanjian World Trade Organization (WTO) yang berstandar internasional dengan prinsip-prinsip ilmiah.

Turut serta hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Informasi, Pusat KKIP Barantan, Ichwandi yang memberikan paparan peta potensi produk pertanian ekspor asal Karimun.

Peta yang sudah dalam bentuk aplikasi, I-Mace (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export) ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai data dan potensi ekspor Karimun.

“Sehingga dapat menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam pembangunan pertanian berbasis kawasan, kata Ichwandi.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Barantan, Karsad yang hadir mewakili Sekretaris Barantan mengatakan bahwa peran karantina dalam ekspor sangat penting. Pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa komoditas pertanian yang diekspor sehat dengan melakukan pemeriksaan baik secara administratif maupun kesehatan.

“Persyaratan masing-masing negara tujuan ekspor menjadi titik kritis terhadap langkah yang harus dilakukan karantina dalam menghasilkan komoditas ekspor yang berkualitas agar tidak mendapat komplain atau penolakan dari negara tujuan ekspor,” terangnya.

Sementara itu Bupati Karimun H. Aunur Rafiq, yang juga hadir dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tersebut sangat mengapresiasi karantina dan Bea cukai yang telah membantu para petani, investor maupun eksportir untuk semakin maju. Pemerintah Daerah sangat mendukung dan mendorong seluruh masyarakat agar dapat mengharumkan nama Karimun di pasar internasional melalui ekspor komoditas pertanian.

“Dengan inventaris permasalahan atau hambatan yang dihadapi, dengan diskusi ini harapannya dapat memberikan solusi yang signifikan. Bisa lebih bergairah lagi ekspor pertanian dari Karimun. Hal ini tentunya sesuai dengan harapan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang mengajak seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk berkomitmen mempertahankan lumbung pangan daerah dengan cara mempertahankan lahan pertanian,” harapnya.

Berbagai upaya telah dilakukan karantina dalam menggalakkan ekspor seperti program Agro Gemilang (Ayo Galakkan Ekspor Komoditas Pertanian oleh Generasi Milenial Bangsa), bimbingan teknis kepada petani dan inline inspection untuk mengakselerasi ekspor.

Indonesia sendiri sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Karantina tidak bisa melakukannya sendiri. Keberadaan Bea Cukai tentu sangat membantu tugas karantina yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2019 menggantikan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Selain itu, saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, Bea Cukai dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah memiliki perjanjian kerjasama (PKS) yang semakin memperkuat sinergi antarinstansi ini dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

AMA

Komentar Anda



FANINDO
DEWAN PERS WARTAKEPRI

PEMPROV KEPRI
DPRD BATAM
PEMKO BATAM
DPRD ANAMBAS
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
DPRD KARIMUN
PEMKAB KARIMUN
DPRD LINGGA
PEMKAB LINGGA