WARTAKEPRI.CO.ID, BATAM–Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (KPU BC Tipe B Batam) melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan bidang kepebaenan dan Cukai tahun 2017 hingga 2019 yang telah diselesaikan administrasinya, dan telah mendapatkan persetujuan dari kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama Menteri Keuangan pada Kamis (19/12/2019) bertempat di Halaman kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
“BMN yang dimusnahkan adalah BMN yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, cepat rusak hingga busuk, serta tidak dapat dihibahkan atau berdasarkan ketentuan lain peraturan perundang undangan wajib dimusnahkan,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata, Kamis (19/12/2019)
Menurut Susila Brata, Adapun barang barang yang dimusnahkan yakni barang kena cukai berupa hasil tembakau dari berbagai jenis dan merek sebanyak 7.983.382 batang, Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 1536 botol dan 456 kaleng, alat komunikasi dari berbagai merek jenis dan merek sebanyak 2429 pcs dan aksesoris handphone berbagai merek ( Headset,case, kotak handphone, antigores dan powerbank).
“Sebanyak 848 pcs, alat kesehatan dari berbagai jenis dan merek sebanyak 3802 pcs, (jarum, aksesoris alat bantu dengar, aksesoris gigi palsu dll), 439 koper, bale, koli pcs ballpress. (Pakaian, sepatu, tas, bantal dll) barang lain lain dalam jumlah kecil dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp 7.358.772.120 dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp 2.569.133.271,”papar Susila.
Sementara itu, lanjut Susila, Adapun barang barang tersebut ditegah dikarenakan melanggar UU nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang terdapat pada pasal 53 (4) jo. Pasal 68 (1a) berbunyi” barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar” maka pasal 68 (1b) jo pasal 77 (1) barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat BC, dan pasal 69(c) barang yang dikuasai negara yang merupakan barang larangan atau pembatasan,”jelasnya.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 12 (a) peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.04/2014 dinyatakan bahwa terhadap (BMN) yang merupakan BKC harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan Cukai atau oelh pihak lain dibawah pengawasan pejabat Bea dan Cukai,”ucapnya.
“Terhadap BMN hasil penindakan yang disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan harus sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tidak boleh menyebabkan berdampak pencemaran terhadap lingkungan,”tutup Kepala Bea dan Cukai Tipe B Batam. (Taufik Chan)
