Menagkis Ilegal Fishing Indonesia akan kirim Nelayan ke Natuna Inilah Wujudkan Kehadiran Negara

10

WARTAKRPRI.CO.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tak semata-mata dilakukan karena konflik dengan kapal-kapal asing di perairan tersebut.

Suharso mengatakan rencana itu sejatinya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hanya, persiapannya baru kembali dibicarakan di tengah konflik perairan Natuna.

“Oh tidak (karena konflik Natuna). Itu sudah ada (di RPJMN), cuma orang kan tidak baca detail semua itu,” ucap Suharso, Kamis (9/1).

Sayangnya, ia masih enggan membuka rincian rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Natuna. Ia mengatakan mekanisme lebih lanjut ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Begitu pula dengan kisaran anggaran yang disiapkan dan pihak-pihak yang akan digandeng dalam pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan. “Pokoknya dalam lima tahun yang akan datang ini (pembangunannya),” tuturnya.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

Lebih lanjut, kata Suharso, pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan sesuai RPJMN sejatinya juga akan menyasar beberapa titik di wilayah perairan Indonesia. Namun, lagi-lagi, ia enggan merincinya.

Di sisi lain, Suharso mengatakan pemerintah juga akan membangun pangkalan militer laut di Natuna. Rencana ini juga sudah dipetakan dalam RPJMN dan akan dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan. “Tahunnya (pembangunan) nanti tanya dengan Kemenhan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti merespon tangapan terkait rencana pemerintah pusat mendatangan Kapal nelayan dari Jawa.

“Intinya nelayan kita setuju terhadap nelayan pantura beroperasi wilayah penangkapan ikan di zee namun dengan Enam Poin catatan mesti pertimbangan kembali,” ujar Wakil Bupati melalui pesan Tertulis diterima Wartakepri.co.id (10/1/2020).

Adapun 6 poin pertimbangan tersebut diantaranya:
1. Kapal yg digunakan bukan kapal Cantrang.
2. Kapal pantura hanya boleh beroperasi di zee tdk boleh masuk ke wilayah operasi penangkapan ikan bagi nelayan tradisional lokal.
3. Hasil tangkapan mereka harus dilelang di natuna
4. Permudah izin kapal. tradisional lokal.
5. Perkuat nelayan tradisional lokal dengan peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan skill. Penambahan sarana dan prasarana, dan penambahan modal.
6. Segerakan skpt selat lampa untuk dioperasikan karena bpk Presiden menyampaikan hal tsb pada saat kunjungan ke Natuna.

Nelayan Jawa menyatakan siap

Perwakilan pihak nelayan yang hadir di Kemenkopolhukam menyatakan siap untuk berlayar di perairan Natuna dan mendukung kedaulatan Indonesia.

Riswanto, ketua dewan perwakilan cabang Tegal dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, mengatakan beberapa nelayan memiliki kapal dengan kapasitas di atas 100 Gross Ton (GT), yang mampu digunakan untuk mencari ikan di Natuna utara.

Namun pihaknya belum membahas perincian rencana ini dengan Kemenkopolhukam, termasuk kemampuan para nelayan, perlindungan yang diberikan pemerintah, serta koordinasi dengan nelayan lokal.

“Tadi dari pak deputi akan menampung masukan-masukan apa yang menjadi permasalahan nanti di lapangan terkait dengan perizinan kita di sana seperti apa, kemudian fasilitas kita di sana seperti apa,” kata ungkap Riswanto kepada wartawan.

Nelayan asal Tegal itu menjelaskan, perjalanan dari Jawa ke Natuna membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Ongkos mencari ikan, yang satu perjalanan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan, bisa mencapai Rp500 juta.

Salah satu anggaran terbesar, kata Riswanto, adalah untuk bahan bakar (BBM). Pasalnya, kapal-kapal pencari ikan dengan kapasitas di atas 30 GT harus menggunakan BBM Industri; sementara untuk ke Natuna dibutuhkan kapal dengan kapasitas di atas 100 GT.

“Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi, kita mampu ke sana, dan banyak,” tutur Riswanto.

“Tapi ketika subsidi dicabut, dibatasi hanya untuk 30 GT ke bawah, dan untuk 30 GT ke atas kita harus memakai BBM Industri, otomatis itu akan menambah biaya operasional yang ada padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu dapat.”

Bagaimanapun, Riswanto menyatakan para nelayan siap untuk ke Natuna kendati dengan risiko berhadapan dengan kapal-kapal China.

“Ya, selagi negara mau melindungi dan mengamankan nelayan-nelayan kita, tidak masalah,” pungkasnya.(*)

Sumber: bbc, cnn, wk

Komentar Anda

Polling Bakal Pasangan Calon Gubernur Kepri Periode Agustus 2020

FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI BBK MURAH