Pagar Roboh dan Investasi di Pollux Habibie Agar Tidak Jadi Ajang Politisasi

39

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Batam pascarobohnya pagar pembatas Meisterstadt Pollux Habibie mendapat perhatian berbagai pihak. Pasalnya, setelah proses perbaikan diberikan ke warga tertimpa musibah longsor pagar, berlanjut terus ke proses politik.

Berlanjutnya ke prosea politik ini menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Kadin Provinsi Kepri.

Menurut Ketua Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam diharapkan tidak mengganggu jalannya pembangunam dan investasi yang telah ditanamkan Pollux Habibie untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Batam.

Kadin mengajak semua pihak bijak menyikapi masalah pascapagar pembatas Pollux Habibie yang roboh.

“Kami mengajak, mari bersama-sama menjaga investasi Pollux Habibie ini, jangan sampai terganggu bahkan terhenti. Jangan hanya karena pagar roboh, persoalan ini terus dibesar-besarkan. Ini adalah ikon Batam dan perlu kita jaga bersama,” ujarnya.

Investasi yang ditanamkan Pollux Habibie, kata Maruf, tentulah tidak sedikit. Bahkan telah menyerap ribuan tenaga kerja.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

“Ini harapan kami, sehingga investasi dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Batam menggelar RDP dengan manajemen PT Pollux Habibie Barelang. Hadir juga RT dan RW Perumahan Citra Batam. RDP ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean.

Hasil RDP tersebut, memberi waktu 10 hari kepada manajemen Pollux Habibie Megasuperblok Batam untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada warga.

Pihak Pollux Habibie sendiri sudah menyatakan komitmennya dan memiliki itikad baik untuk memenuhi harapan warga, pascarobohnya pagar pembatas yang berbatasan dengan rumah warga di Perumahan Citra Batam.

Upaya perbaikan pascarobohnya pagar tersebut bahkan langsung dilakukan Pollux Habibie dengan memperbaiki bangunan dan pagar rumah warga yang terkena dampak.

Namun, di tengah upaya Pollux Habibie memenuhi kewajibannya kepada warga yang terdampak, masalah tersebut justru terus digulirkan di Dewan.

Pertanyaan pun mencuat terkait adanya pihak yang diduga menggiring masalah ini supaya bergulir di Dewan. Ketika berusaha dikonfirmasi, pihak PT Pollux Habibie Batam juga terkesan menutupi hal ini pasca RDP dengan Komisi III DPRD Batam.

General Manager PT Pollux Habibie Batam, Richie, yang dikonfirmasi terkait perkembangan dan tindak lanjut RDP Komisi III DPRD Batam, enggan berkomentar banyak.

“Maaf, saya lagi berkemas. Silakan ke legal manager kami bila ada yang ingin ditanyakan. Lain kali, bila ingin bertanya supaya sampaikan via WA dulu, nggak ujug-ujug mengajukan pertanyaan seperti itu,” katanya.

Richie sempat bertanya terkait dengan materi yang ditanyakan. “RDP yang mana nih? Komisi I ya?” tanyanya.

Saat dikonfirmasi lagi bahwa RDP tersebut yakni RDP Komisi III DPRD Batam, Richie buru-buru menyatakan bahwa dirinya tak bisa memberi tanggapan. “Silakan nanti ke legal manager saya, Ibu Fera.

Legal manager PT Pollux Batam Fera yang berusaha di konfirmasi terkait dengan mencuatnya RDP di DPRD Batam pascapagar pembatas roboh dengan Komisi III meminta agar media mengonfirmasi ke Divisi Corcomm Pollux Habibie.

“Bila ingin konfirmasi silakan ke Pak Riri, Corcomm yang berhubungan langsung dengan media,” ujarnya.

Riri, Marcom Pollux Habibie, yang dikonfirmasi mengaku tak dapat berkomentar banyak. “Ada baiknya mungkin wawancara langsung dengan GM Pak Richie. Saat ini, Pollux Habibie lagi konsen pada warga, yakni masih proses realisasi hasil RDP dengan Komisi III kemarin,” pungkasnya. (*/war)

Editor : Dedy Suwadha

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI