DPRD Natuna Sampikan Aspirasi Nelayan Lokal Di Kementerian KKP

8

WARTAKRPRI.CO.ID – Dalam Rangka Keinginan Pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali kawasan perbatasan Negara pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, diwujudkan dengan mengirim 30 kapal perikanan dari Pantai Utara Jawa Tengah.

Komisi II DPRD Natuna dan rombongan Sambangin Kantor Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu 11 Maret 2020 kemarin.

Ketua komisi II DPRD Natuna Marzuki beserta rombongan diterima oleh kasubid Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan Mahrus dan kasubid Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan Idnillah.

Pada kesempatan tersebut kementrian KKP menyampaikan permohonan maaf kepada komisi II DPRD Natuna beserta rombongan karena berhalangannya menteri KKP Edy Prabowo dan Dirjend karena Pak menteri lagi berada di bandung dalam rangka meraih gelar doktor di Universitas Pajajaran.

Dalam pertemuan tersebut komisi II DPRD Natuna menyampaikan aspirasi dari nelayan Natuna.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

“ Kita sampaikan aspirasi masyarakat nelayan kita di Natuna atas keberadaan kapal Pantura prinsipnya setuju, namun dalam pengawasan wilayah operasi nelayan Pantura serta memberdayakan SKPT selat lampa sebagai mendaratkan ikan dari nelayan-nelayan yang menangkap ikan diperairan Natuna Utara segera di eksekusi kebutuhan sarana prasarana secepatnya dipenuhi,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Marzuki mengatakan, Mengenai keberadaan nelayan Pantura akan bisa bersinergi dengan nelayan lokal dan juga nelayan-nelayan yang sebelumnya sudah mendapat izin dari KKP untuk beroperasi dilaut Natuna Utara akan seperti Tanjung Balai, Kijang dan Tegal.

“Kami pihak Kementrian akan mengawasi zona operasional mereka sehingga tidak merugikan nelayan lokal,” paparnya.

Sedangkan keberadaaan SKPT Selat lampa memang sudah dirapatkan secara bersama dengan Kementrian terkait dan juga dihadiri Bupati Natuna sebagai perwakilan pemerintah daerah akan menjadi tempat pendaratan ikan bagi nelayan2 mendapat izin beroperasi di Natuna.

“Hal ini dikarenakan belum memadainya costored yg belum bisa menampung ikan dalam jumlah besar makanya pendaratan kapal-kapal nelayan terlebih dahulu harus dilakukan di selat lampa dan selanjutnya tetap akan membenahi keberadaan SKPT tersebut sehingga menjadi pasar lelang ikan seperti yang ada di daerah Jawa sehingga daerah bisa mengambil restribusi sebagai sumber PAD nantinya,” tutup Marzuki.

Komitment Negara 

Tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kapal besar asal Pantura yang menangkap ikan di Laut Natuna Utara atau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tak terikat kontrak.

“Enggak ada kontrak. Misalnya kamu ada di sana, sampai tahun sekian, enggak, silakan saja. Nanti kalau pas mau pulang, ya pulang sesuai dengan itu,” ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (11/3/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada nelayan Pantura tersebut untuk seterusnya mencari ikan di perairan ZEE Indonesia.
Menurutnya, selama mereka mendapat keuntungan dari penangkapan ikan, Indonesia, mereka akan tetap bertahan di ZEE Indonesia.

“Selama mereka masih (dapat) keuntungan dan nyaman di sana, kita lindungi, kita fasilitasi,” ungkap dia.

Dia menegaskan, nelayan tersebut sampai kapan saja melaut di ZEE Indonesia selama mereka merasa nyaman mendapat dukungan dari pemerintah.

Bahkan, Mahfud mengklaim banyak nelayan dari luar Jawa yang ingin menyusul nelayan Pantura melaut di ZEE Indonesia. (Slm)

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI