Presiden Tetapkan ASN TNI POLRI dan BUMN Dilarang Mudik, Untuk Masyarakat Trasportasi Dibatasi – WartaKepri
350 views

Presiden Tetapkan ASN TNI POLRI dan BUMN Dilarang Mudik, Untuk Masyarakat Trasportasi Dibatasi

PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan mudik dilarang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN dan anak perusahaannya.

” Kita tadi sudah putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik,” kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (09/04/2020) dalam live Youtube resmi Istana Negara.

Sedangkan untuk masyarakat umum, pemerintah masih belum mengeluarkan larangan mudik.

” Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan kita akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan,” ungkap Presiden.

Namun Presiden menganjurkan agar masyarakat tidak mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020.

” Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik, dan tadi saya sudah saya sampaikan penyaluran bantuan khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik,” tambah Presiden.

Apalagi menurut Presiden, transportasi umum juga akan dibatasi kapasitasnya.

” Dan yang memakai kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor,” tegas Presiden.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengumumkan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu Pertama, bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

“Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun,” ungkap Presiden.

Kedua, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun.

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bansos sembako.

“Sekali lagi kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang dsisiapkan adalah Rp16,2 triliun,” ungkap Presiden.

Keempat, sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa dengan mengalokasikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp.600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran yang disisapkan adalah Rp21 triliun.(*)

Sumber : Youtube Sekretariat Presiden.

Komentar Anda



FANINDO
DEWAN PERS WARTAKEPRI

PEMPROV KEPRI
DPRD BATAM
PEMKO BATAM
DPRD ANAMBAS
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
DPRD KARIMUN
PEMKAB KARIMUN
DPRD LINGGA
PEMKAB LINGGA