Kacabjari Tarempa Jadi Pendamping Hukum Covid-19 Untuk Relokasi Anggaran Pemkab Anambas

546

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Team Jaksa Pengacara Negara Cabjari Natuna di tarempa bekerja sebagai Pendampingan Hukum terhadap Kegiatan Refocussing, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Anambas.

Allan Baskara.SH., M.Hum, Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Natuna di Tarempa, membenarkan team jaksa pengacara negara pada Cabjari Tarempa melakukan pendampingan hukum terhadap Kegiatan Refocussing, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Anambas.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas kejaksaan sebagai pendamping hukum tersebut di atur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI “di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Secara lebih rinci, terdapat 5 tugas yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang salah satunya adalah.

PKP HIMALAYA

“Pertimbangan Hukum” yaitu “tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (Legal Assistance) atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD”

Dan terkait dengan kegiatan refocussing, realokasi anggaran serta kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Allan Baskara kembali menegaskan Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Cabjari Tarempa telah melakukan kegiatan Pendampingan Hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa kegiatan Pendampingan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kantor Cabjari Tarempa adalah meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance) yang antara lain bertugas sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat hukum atau konsultasi hukum terhadap rencana anggaran dan biaya dari masing-masing OPD teknis yang menjalankan program penanganan Covid-19.

2. Melakukan review bersama terkait dengan RAB yang telah disusun.

3. Memberikan saran masukan dari segi tinjauan yuridis normatif terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas adalah dalam rangka memastikan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengharapan pemkab kepulauan anambas mendapat output atau hasil sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Di akhir penjelasannya, Allan Baskara atas nama Tim Jaksa Pengacara Negara Kantor Cabjari Tarempa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab kepulauan Anambas untuk melakukan kegiatan pendampingan hukum terhadap kebijakan keuangan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang mana hal tersebut sudah merupakan Tugas Jaksa Pengacara Negara sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. (Rama).

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel