Masyarakat Karimun Tidak Pakai Masker, Berlaku Denda atau Bersihkan Tempat Umum 60 Menit

145
Masyarakat Karimun Tidak Pakai Masker, Berlaku Denda atau Bersihkan Tempat Umum 60 Menit

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Terkait peraturan Bupati Karimun nomor 49 tahun 2020, tanggal 10 September 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan ini mengikat sanksi bagi masyarakat Karimuna tidak patuhi protokol kesehatan seperti tidak pakai masker keluar rumah.

Sehingga jajaran Polres Karimun Polda Kepri akan mengawal Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan operasi yustisi dengan melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Karimun, yang digelar di halaman Mapolres Karimun, Minggu (13/9/2020).

“Dalam kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan, terhadap masyarakat akan adanya sanksi dan denda bagi pelanggar yang tidak mematuhi protokol Kesehatan baik secara perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum lainnya,” terang Kapolres Karimun AKBP Adenan.

Sehingga kata Adenan, sanksi dan denda yang akan diberikan terhadap pelanggar perorangan yaitu secara bertahap, mulai dari teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial selama 60 menit maupun denda secara administrasi.

“Sedangkan bagi para pelanggar pemilik usaha akan diberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, penghentian sementara tiga hingga tujuh hari dengan denda administrasi, jika pemilik usaha tetap tidak mengindahkan dan mematuhi protokol Kesehatan, maka akan di lakukan pencabutan ijin usahanya,” pungkas Adenan.

Sehingga dalam penerapan sanksi, Adenan menyatakan akan melakukan peraturan tersebut, dimana pelaksanaan kegiatan ini nantinya dilakukan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Karimun serta melibatkan TNI-Polri.

“Polres Karimun akan membackup Pemkab Karimun dalam melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19,” paparnya.

Sehingga, kata Adenan sanksi dan denda akan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan bupati karimun nomor 49 tahun 2020.

“Supaya masyarakat benar-benar peduli dan paham, serta mampu mengedukasi sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19,” harapannya.(*)

Reporter : Aziz Maulana

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PKPONLINE PKP DREAMLAND