Ketua Bapemperda Kota Batam: Penyelesaian Status Kampung Tua Batam Janganlah Dipersulit

174
ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Muhammad Jeffry

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menegaskan mengenai status PL atau Sertifikat 7 Kampung Tua di Batam, Kepulauan Riau dari total 37 titik Kampung Tua yang telah diajukan kepada Pemerintah Pusat.

Soal hak kepemilikan kampung tua harus clear and clean Pasalnya ini menyangkut kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Muhammad Jeffry Simanjuntak pada Senin (12/10/2020) diruangan komisi III DPRD Kota Batam. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan mempersulit untuk penyelesaian pengurusan kampung tua yang sampai saat ini masih belum juga selesai.

Jefry mengklaim bahwa sebenarnya pemerintah pusat tidak ada masalah, hanya saja pengurusan di Batam yang agak sulit, maka dari itu status hak dari kampung tua di kota Batam wajib kita perjuangkan bersama.

“Ada 37 titik kampung tua di kota Batam diantaranya 7 titik dengan luasan dan sertifikat lebih kurang 1700 itu sudah selesai, dari 7 titik itu yang sudah clear and clean tidak ada masalah yang mana sudah dibagikan sertifikat lebih kurang 1700 pada luasan titik yakni Tanjung Riau, Tanjung Gundap, Sungai Binti, Tanjung Piayu Laut, Tianglangkang, Telaga Nongsa Pantai nah ini sudah clear and clean tidak masalah,”ucap Jeffry.

Ia menjelaskan, yang paling mendasar adalah, kampung tua itu terdapat 17 titik yang berada pada (HPL) di Batam dengan luas lebih kurang 115,26 hektar. Selain itu juga terdapat 7 perkampungan tua yang sebagian lokasinya berada dalam kawasan hutan lebih kurang 29,31 hektar, lalu terdapat 170 PL yang telah diterbitkan oleh BP Batam diatas lokasi perkampungan tua lebih kurang luasnya 360 hektar.

“Nah, yang didalam PL tersebut, ada peruntukannya sebagai industri, pariwisata, pemukiman,perumahan,jasa dan lain sebagainya. Sedangkan hasil keputusan dalam rapat bersama di kementerian dan lembaga dimana didalam kampung tua itu, wajib pemukiman, perumahan lebih kurang 1093 hektar kampung tua dengan 37 titik tersebut itu wajib perumahan atau permukiman,”jelasnya.

Masih menurut Jeffry, Sedangkan hingga saat ini masih banyak masalah, oke kalau dalam hutan lindung itu pelepasannya dengan kementerian kehutanan melalui provinsi,tetapi kalau HPL itu tidak bisa, tentu harus ada aturan main, harus ada Kepres 41 tahun 1973 yang memuat terhadap seluruh kota Batam.

“Jadi kalau kampung tua ini dilepas HPL nya, serta ada Kepres baru tersebut, dimana menyatakan bahwa kampung tua tersebut dengan luas sekian harus dilepaskan ini harus ada kalau menurut hemat saya,”tutur Politis PKB ini.

Ia pun mengungkapkan, harus ada kebijakan dari keputusan BP Batam bahwasanya 170 PL yang ada di kampung tua itu harus dibalikkan, harus direlokasi, harus dikembalikan yang punya semua ini tergantung pada BP Batam.

“Kenapa kami belum menyetujui Ranperda untuk di sah kan tahun 2020-2040 pada bulan September yang lalu, dikarenakan belum ada sikap tegas dari BP Batam atas keputusan direktur lahan BP Batam tahun 2019 yang ditangani oleh bapak Imam Bahroni. Dimana poinnya itu adalah salah satu dari kesepakatan itu yakni seluruh kampung tua itu adalah pemukiman,”ungkap Jeffry.

Lanjut Anggota komisi III DPRD Batam ini, Dalam surat disitu jelas meminta 170 PL yang ada di kampung tua itu harus dicabut. Jadi 360 hektar itu harus dicabut dari kampung tua, sikap-sikap ini belum dilakukan oleh BP Batam.

“Padahal kementerian dalam negeri, kementerian ATR, gubernur kepulauan Riau juga sudah menyuratkan ke DPRD melalui kota Batam terhadap percepatan tersebut,”ujarnya.

Jeffry juga menyebut, adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Batam, yang sudah dibentuk ini, seharusnya lebih kuat. Pasalnya kepala BP Batam dari walikota sebenarnya lebih muda menyelesaikan masalah ini namun demikian tidak juga. Jadi intinya walikota tidak melaksanakan amanah perintah yang sudah dilaksanakan.

Sementara kementerian sudah menyerahkan kepada pemerintah kota Batam dan isi suratnya itu berisi tanggal 5 bulan 9 2019 lalu, dimana dari surat itu, penyelesaian status kampung tua kota Batam dalam surat nomor BP.03.01/1557/IX/2019 yang ditanda tangani langsung oleh Menteri ATR RI Bapak Sofyan Djalil pada saat itu memerintahkan. Seharusnya walikota wajib melaksanakan perintah tersebut.

“Sebenarnya tidak ada yang sulit, semua akan lebih mudah, sebab kepala BP Batam itu kan exofficio walikota, tapi kenapa bisa ini jadi lambat dan susah, ada apa.?

Untuk itu, saya minta dengan tegas Bapemperda DPRD Batam, tidak akan mengesahkan ranperda tersebut selagi permasalahan kampung tua, bandara,reklamasi ini belum selesai dijelaskan kepada kami dan belum ada surat resmi penyelesaian tersebut, yang menjadi pedoman didalam penyelesaian masalah rencana RTRW dan tata ruang wilayah kota Batam 2020-2040,”pungkasnya.(*)

Tulisan: Taufik Chaniago

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN