Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman: Kalau Perlu Bubarkan Saja

1615
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman: Kalau Perlu FPI Dibubarkan Saja
Harris Day Batam

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Sebuah video menampilkan pasukan TNI dengan kendaraan lapis baja melintas dan berhenti di depan markas Front Pembela Islam (FPI) menjadi viral. Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengonfirmasi adalah benar anak buahnya dari Satuan Garnisun sengaja patroli di sekitar markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Soal tentara melewati Petamburan, itu kegiatan rutin dari Garnisun. Kami kan dari Garnisun,” kata Dudung, saat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Simak Videonya (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman dibawah ini :

Dudung mengatakan, ia adalah panglima Komando Garnisun Tetap I/Jakarta atau (Kogartap I/Jakarta). Korgatap 1 terdiri dari prajurit Angkatan Darat, Angkatan Luat, dan Angkatan Udara.

Polling Jelang 9 Desember 2020 Pilkada Kepri

Tujuan pasukannya melintas di depan markas FPI, Dudung menyebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. “Kami melaksanakan patroli-patroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Dudung pun mengingatkan agar tak ada orang yang mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. “Saya Panglimanya. Kalau mencoba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti,” kata dia.

Mendengar pernyataan Dudung lewat pengeras suara itu, pasukan TNI pun bertepuk tangan. “Nah, semua prajurit mendukung,” kata Dudung.

Menurut Dudung, bertindak sesuka-sukanya dan bertindak seakan yang paling benar. Dia menyatakan, jangan coba bermain-main dengan TNI dan kalau perlu FPI dibubarkan saja.

“Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia yang paling benar. Tidak ada itu. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata Dudung.

Ia juga telah memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab di wilayah DKI Jakarta. Perintah diberikan setelah sebelumnya sudah ada upaya penertiban baliho oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tapi baliho-baliho itu kembali dibentangkan.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Dudung.

Dia menuturkan, Republik Indonesia adalah negara hukum. Siapapun yang berada di Republik ini harus taat kepada hukum, termasuk pihak-pihak yang hendak memasang baliho. Menurut dia, aturan untuk pemasangan baliho sudah ada dan jelas. Karena itu, tak bisa kemudian ada pihak yang bertindak semaunya sendiri.

Dudung juga menyikapi pernyataan yang disampaikan Rizieq kepada aparat keamanan. Menurutnya, seorang habib atau kyai semestinya berhati baik, berpikiran baik, berucap baik, serta bertindak baik. Jika semua itu dilakukan dengan tidak baik, maka itu bukan habib atau kyai.

“Saya sebagai orang Islam itu prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Saya prihatin itu dan saya tidak terima sebagai orang Muslim,” jelas dia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengomentari adanya video kendaraan perintis (rantis) milik Komando Operasi Khusus TNI yang berhenti di sekitaran markas FPI. Ia meminta publik tak mempersepsikan video tersebut berlebihan.

“Itu jangan kemudian dipersepsikan, diasumsikan berlebihan dan menjadi dinamika yang tidak perlu di tengah seharusnya kita memikirkan bagaimana untuk mencegah bersama pandemi Covid-19 yang supaya tidak meluas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dia mengaku sudah mengecek terkait kebenaran hal tersebut. Ia mengatakan tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan TNI kemarin.

“Yang ada hanya memang iring-iringan TNI yang mau kembali ke markas, yang melewati daerah Petamburan,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempersepsikan hal-hal lain terkait itu. Ia menegaskan TNI adalah pelindung masyarakat sehingga tidak perlu dikhawatirkan hal-hal yang kemudian membuat masyarakat terganggu.(*)

Sumber : Republika

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN