Sejumlah Aliansi Gerakan Industri Maritim Minta BP Batam Sinkronkan Kebijakan Jasa Pelabuhan

185

WARTAKEPRI.co.id, BATAM-Sejumlah Asosiasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Kebangkitan Industri Maritim di Kota Batam, meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempertimbangkan soal adanya kebijakan tarif jasa kapal sandar di Pelabuhan resmi Batam.

Adapun aliansi yang tergabung itu, Indonesia National Shiphowners Association (INSA), Batam Shipyard dan Offshore Asosation (BSOA), Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Batam, Asosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Batam, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPC Batam, Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Pelabuhan Rakyat (PELRA), Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim

Memang ada kebuntuan dalam komunikasi sehingga timbul lah kejenuhan, sudah jenuh kemudian berpikir tidak berharap ini bisa selesai dilokal, nah itu seharusnya bisa selesaikan secara menyeluruh dan tidak boleh tanggung, sehingga kedepan kita tidak ada persoalan lagi baik aturan maupun pelaksanaannya harus sejalan.

“Sebelumnya,saat ini antara aturan tidak sejalan, sehingga terjadi permasalahan secara terus menerus, itu yang mengakibatkan industri maritim menjadi jatuh,”ujar Ketua Indonesia National Shiphowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, Kamis (29/4/2021) saat menghadiri rapat di Kantor BP Batam.

BACA JUGA: Laznas Yakesma Kepri Salurkan Bantuan Rp56 Juta ke SD Tahfiz Qur’an Insan Utama Anambas

“Jadi, Batam saat itu berjaya dan itu kebetulan juga kepala BP orang sini (Batam), sehingga dia pernah mengalaminya. Kalau bisa kita kembalikan seperti yang dulu lagi. Semoga aja pada kesepakatan nanti lagian ini kan mau dibentuk tim,”sebut Osman.

Ditambahkan Osman, disisi lain pihaknya memang mendukung aturan tersebut, akan tetapi dampaknya itu ada pada kalangan usaha maritim yang merasakannya. Memang tarif ini tidak terlalu tinggi.

“Coba dibayangin aja, kapal tidak mau singgah lagi karena adanya tarif biaya ini, akibatnya akan menjadi lumpuh dari sektor maritim. Untuk itu pihaknya ingin adanya sinkronisasi antara pengusaha maritim dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terkait tarif,”ucapnya.

Perlu ditegaskan bukan soal kebesaran tarif, hanya saja biaya labuh Kemenhub susah menurunkan biaya hingga 50 persen tujuan dalam rangka meningkatkan daya saing. BP Batam saat ini belum melakuan itu.

Untuk itu kita harapkan sepakat dengan BP Batam, bahwa kedepan industiri naik bangkit lagi agar mampu meningkatkan perekonomian Batam membuka peluang kerja kemudian multi player efek tercipta dari kegiatan ekonomi dan ini pernah dilakukan dulu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan Batam, Fred Azwansyah, menyatakan bahwa terkait pengenaan tarif jasa kepelabuban yang diberlakukan selama ini sesuai dengan Perka nomor 11 tahun 2018, yang kita bahas itu sebenarnya untuk tarif tarif yang dikenakan terhadap terminal Khusus bukan terminal untuk kepentingan sendiri.

“Kemudian ada juga jasa pelayanan kepelabuhan lainnya yang dibahas didalam pertemuan tersebut, itu yang kita sinkronkan dengan BP Batam dalam hal ini BUP Laut karena ini pemahaman terkait dengan narasi hukumnya itu yang tidak sama,”ucapnya.

Bicara tarif, lanjut dia, pihaknya setuju Perkanya kita setujui tetapi pemahaman narasi bahasa hukum didalam peraturan tersebut, itu yang tidak sama, kenapa tidak sama.? Karena terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus adalah yang dipakai digunakan oleh mereka yang membangun dalam hal ini galangan.

“Galangan membangun dermaga itu, untuk kepentingan mereka. Usahanya apa yakni pembangunan kapal baru perbaikan kapal ataupun yang lainnya, dari situ tidak ada nilai investansi dari pemerintah, kalau untuk tarif kita nggak ada masalah,”tegasnya.

Ia mengungkapkan misalnya saya memilki galangan nih, pelabuhan itu diminta tolong oleh PLN atau instansi pemerintah. Saya pinjam galangan karena saya mau bongkar barang milik saya,”ungkapnya.

Selain itu, banyaknya akhirnya investasi kabur sebab rata rata semua itu penanaman modal asing (PMA). Sebab mereka itu dikenakan jasa tambak padahal dermaga mereka sendiri, akhirnya apa yang terjadi bahwa dermaga saya sendiri dikenakan lebih bagus saya pindah keluar negeri,”jelasnya.

Kita berharap dengan dibentuknya tim yang dibentuk oleh BP Batam satu pemahaman terkait narasi tadi agar industri maritim ini kembali bangkit. Jangan salah 380 ribu pekerja yang tergantung dari industri itu gak sedikit,”tutupnya. (*)

Pengirim :Taufik Chaniago

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel