Pansus Ranperda Tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Minta Diperpanjang

Pansus Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pansus Ranperda Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Rapat Paripurna ke- 7 DPRD Batam masa Persidangan III tahun Sidang 2021 membahas tentang Laporan Pansus Ranperda Tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Selasa (27/7/2021).

Werton Panggabean, Ketua Pansus Ranperda Tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan membacakan hasil pembahasan Ranperda tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di kelurahan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna.

Ranperda pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan ranperda inisiatif DPRD Kota Batam, sebagai bentuk komitmen untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Batam.

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu elemen yang penting guna mensukseskan pembangunan di sebuah daerah.

Ini menempatkan warga masyarakat sebagai sentral dalam proses pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai obyek yang dibangun tetapi sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri.

Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut.

Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka.

Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu-hidupnya.

Inilah model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan inilah yang ingin diraih dari Ranperda pembangunan berbasis masyarakat di kelurahan.

Ditambahkan Werton Panggabean, mengingat pentingnya posisi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di sebuah daerah, maka menjadi urgent kiranya Ranperda pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk dapat ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah.

BACA JUGA Banggar DPRD Batam Keluarkan Rekomendasi di Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2020

Namun demikian, terdapat satu tahapan yang harus dilalui dalam proses pembahasan sebuah Ranperda, yakni tahapan fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pembina daerah dalam pembentukan produk hukum daerah.

Hal ini sesuai dengan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah melalui undang-undang No 15 tahun 2019, dan permendagri No 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah melalui permendagri No 120 tahun 2018.

” Dan sampai dengan pansus pembangunan ini dibacakan, hasil fasilitasi dari Gubernur Kepri belum terbit. Di sisi lain, masa tugas pansus pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah berakhir pada tanggal 20 Juli 2021. Untuk itu, guna menunggu hasil fasilitasi dari gubernur Kepri dan kemudian melakukan finalisasi ranperda atas hasil fasilitasi gubernur tersebut. Maka dikarenakan masa kerja pansus telah berakhir. Untuk itu melalui rapat paripurna yang terhormat kiranya dapat menambah masa kerja pansus, 30 hari ke depan. Dan, akan menyampaikan laporan kembali pada agenda yang akan dijadwalkan oleh badan musyawarah,” papar Werton akhiri laporannya. (*/r/wld)

Editor : Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG