Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2022, Ansar : Prioritas Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

112
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri Tahun 2022. Prioritas Pada pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

WARTAKEPRI.co.id, Tanjungpinang –
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022, Selasa (16/11/2021) di ruang sidang utama DPRD Kepri.

Dalam rapat tersebut merupakan agenda lanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBD Kepri tahun 2022, yang dilaksanakan pada Kamis (11/11/2021) lalu.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono, dan Wakil Ketua III, Tengku Afrizal Dahlan.

Ansar menjelaskan, jika APBD Kepri tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3,772 triliun, maka setelah melalui pembahasan bersama Banggar DPRD Kepri, terjadi perubahan sebesar Rp 3,870 triliun.

Ansar menyebut, perubahan APBD Kepri tahun anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan pendapatan dari PAD dan pendapatan transfer sebesar Rp 67,549 miliar. Serta adanya penambahan target pembiayaan dari dana Silpa sebesar Rp 30 miliar. Sehingga total penambahan APBD Kepri tahun 2022 yakni sebesar Rp 97,549 miliar.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil ketua dan seluruh anggota DPRD, serta segenap anggota banggar DPRD atas berbagai masukan yang diberikan dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022,” ujar Gubernur.

Ansar menambahkan, untuk nota keuangan APBD tahun anggaran 2022 merupakan dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Untuk belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,811 triliun, belanja modal sebesar Rp 462 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 566 miliar.

“Besarnya total belanja daerah tersebut, dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan melalui program maupun kegiatan pada SKPD, guna mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022,” paparnya.

Sehingga menurutnya, pemerintah pusat telah mengusung tema kebijakan fiskal pada tahun 2022 mendatang, yakni “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

“Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun APBD telah melakukan sinergitas dengan berbagai instansi, dengan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19,” pungkasnya.

Kata Ansar, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

“Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan dari seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerja lebih baik dan efektif dalam mencapai kemajuan bersama,” tandasnya.

Humas

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel