Terkait Izin Perseroda Kepri Ini Kata Mendagri Tito, Gubernur Ansar Saksikan Bersama Menkopolhukam Dipodium

115

NATUNA, WARTAKEPRI.co.id- Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memperhatikan, dan mengesa percepatan pembangunan di Kabupaten dan Provinsi Kepri dengan sistem keroyokan dari dana APBN dan APBD Provinsi Kepri.

“Pintu sudah terbuka lebar tinggal kita tindak lanjuti saja, pembangunan daerah perbatasan bukan hanya bidang pertahanan, namun aspek kesejahteraan masyarakat juga menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Ansar kepada sejumlah wartawan usai rakor bersama Menkopolhukam dan Mendagri di kantor Bupati Natuna, Bukit Arai Selasa (23/11).

Ansar menyambut baik, terbukanya pintu percepatan pembangunan dari pemerintah pusat untuk provinsi kepri, terutama bagi kabupaten Natuna dan Anambas yang berada di perbatasan NKRI.

“Bagus, masalah ini mau saya kejar tidak hanya Natuna dan Anambas, nanti kita akan duduk bersama-sama, segala usulan-usulan itu harus kongkrit nanti kedua Bupati akan kita bawa ke pak Menko, dalam rakor dipusat kepala daerah harus hadir, karena ini kesempatan bagi kita untuk memajukan daerah,” papar Ansar.

Dikatakan Gubernur Ansar, dalam konferensi pers sudah dipaparkan sebuah komitmen oleh Kemendagri Tito Karnavian, bahwa membangun sebuah daerah perbatasan bukan hanya di bidang pertahanan saja, namun aspek kesejahteraan masyarakat juga di perhatikan.

“Artinya pintu sudah terbuka lebar tinggal kita tindak lanjuti saja secara bersama-sama,” ujarnya.

Dilain sisi, Ansar mengakui bahwa, ketersediaan dana untuk pembangunan di Provinsi Kepri memang sangat terbatas.

“Saya akui bahwa anggaran kita terbatas untuk membangun kepri, tingkat kesulitan yang luar biasa harus disampaikan ke pemerintah pusat,” tambahnya.

Penguatan Ekonomi Negeri

Sebelumnya hari yang sama dalam konferensi pers, Mendagri Tito Karnavian memberikan angin segar soal pengajuan Perda terkait pungutan labuh jangkar Di Provinsi Kepri.

Sektor tersebut diperkirakan bisa menarik sumber pendapatan baru dari retribusi jasa labuh jangkar kapal, yang ditargetkan Rp 200 miliar per tahunnya.

Hanya saja terkendala aturan pusat. Pasalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan melarang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memungut restribusi dari sektor ini.

Namun, dalam kunjungan ke Natuna, Provinsi Kepri, Selasa (23/11/2021), Mendagri, Tito Karnavian mengatakan pihaknya masih akan mereview Perda terkait pungutan labuh jangkar tersebut.

“Setelah kemudian disepakati Pemda dan DPRD diajukan ke Kemendagri untuk review, apakah bertentangan dengan aturan pemerintah pemerintah pusat atau tidak. Kalau bertentangan kita minta perbaiki. Kalau tidak bertentangan sepanjang menguntungkan masyarakat pasti akan kita setujui,” ucap Tito kepada wartawan di Kantor Bupati Natuna.
Tito menyebutkan jika Perda tersebut akan mereka pelajari.

“Kalau memang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, dan niatnya untuk kemajuan masyarakat daerah pasti akan kita dukung,” ucap Tito.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat dua bentuk hukum BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah yang disingkat dengan Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat dengan Perseroda.

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Tahun 2020, Pemprov Kepri telah lebih dulu melakukan perubahan bentuk hukum terhadap satu BUMD yaitu Perumda Air Minum Tirta Kepri. Sebelumnya, perusahaan pengelola air itu bernama PDAM Tirta Kepri).

Sebagaimana diketahui bahwa Kehadiran dan Tito Karnavian dan Mahfud MD di Kabupaten Natuna adalah dalam rangka mendorong percepatan Pembangunan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) dan meningkatkan prasarana Hankam di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Natuna, serta sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dengan menunjukkan kehadiran Negara di daerah perbatasan.

Dalam hal ini, Menkopolhukam Mahfud MD juga adalah sebagai ketua Pengarah BNPP dan Mendagri Tito Karnavian sebagai kepala BNPP.

Keduanya melakukan kunjungan ke Pulau Sekatung Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menggunakan KRI Semarang.

Kegiatan ini juga sekaligus untuk memantau dan mengevaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara langsung.

Untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta mengidentifikasi kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan negara, dan mendukung percepatan vaksinasi bagi masyarakat perbatasan sekaligus pemberian bantuan kepada masyarakat. (Rky)

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel