Bupati Natuna Sambut Kunker Wamenkeu ke Kantor KPPN Tanjungpinang di Ranai

Pada kesempatan itu Wan Siswandi, menyampaikan terimakasih kepada wakil menteri dimana hingga saat ini kondisi Kabupaten Natuna sudah kembali normal dan termasuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), level 1 semenjak kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi covid-19 di Indonesia sebelum pelaksanaan PPKM, Pemerintah sudah melaksanakan pembatasan sosial bersekala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.

“Tetapi tidak mengurangi semangat masyarakat untuk selalu berusaha dalam meningkatkan perekonomian salah satunya para pelaku UMKM di Natuna, namun pemerintah daerah turut membantu para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya. dengan mengutamakan protokol kesehatan dan memberi bantuan yang terdampak pandemi sebesar Rp. 600.000; selama PPKM level 3,” papar Wan Siswandi.

Wan siswandi mengatakan berdasarkan instruksi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri Rl) Nomor 54 tahun 2021.Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1.

Serta mengoptimalkan posko penanganan Corona virus Disease di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease, serta di perkuat dengan Surat Edaran (SE) Bupati Natuna Nomor 18 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 1.

“Dengan adanya aturan tersebut kita didaerah  turut serta membantu para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat salah satunya cuci tangan, memakai masker, dan menghindari tempat keramaian,” ungkap Wan Siswandi.

Wan Siswandi juga berharap bahwa Kabupaten Natuna memiliki banyak fungsi dan potensi mulai dari sektor keamanan (militer) sampai dengan pariwisata. Ia berharap dengan adanya layanan filial KPPN Tanjung Pinang di Ranai maka para satuan kerja di Kabupaten Natuna lebih mudah dalam mencairkan APBN tanpa perlu jauh-jauh ke KPPN Tanjung Pinang. “Dengan demikian, satuan kerja akan lebih cepat mendapatkan pencairan keuangan yang diperlukan untuk pembangunan Kabupaten Natuna,” kata Wan Siswandi.

Sementara Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau berkesempatan untuk mengunjungi kantor filial dan kantor layanan bantu unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Natuna. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ranai.

“Cita-cita kami adalah memperkuat kehadiran Kementerian Keuangan. Jadi tidak sekadar kantor yang ada pegawainya, tetapi betul-betul menciptakan kehadiran negara di daerah,” tegas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Layanan filial diciptakan untuk mempermudah satuan kerja dalam mengakses layanan KPPN. Kondisi geografis yang kurang mendukung serta lokasi satuan kerja yang jauh dari tempat kedudukan KPPN induk adakalanya menjadi kendala.

“Ada empat belas tempat di mana kehadiran Perbendaharaan dilakukan dengan mekanisme seperti filial. Kita terus mencari cara melayani yang lebih cepat,” ungkap Suahasil yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel serta para Kepala Kantor Wilayah DJPb, DJP, dan DJBC Provinsi Kepulauan Riau.
(Hms)

Wamenkeu