Pesangon Korban PHK Belum Dibayarkan, Fajar : Buruh Itu Bukan Kerbau, Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Melempem

Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar. Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan melempem. (Foto : Aman)
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Uang penghargaan masa kerja (pesangon) korban PHK secara sepihak yang dialami oleh Mawa Dwi Yulista (23), warga RT. 03, RW. 07, nomor J-11, Perumahan Dang Merdu Indah 2, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini belum juga kunjung dibayarkan oleh PT. Inmas Sunshinee, perusahaan yang memperkerjakannya selama 4 tahun.

Mawa telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan PT. Inmas Sunshinee, bergerak pada jasa distributor air minum dalam kemasan (kaleng) ini, terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru Tebing, Tanjungbalai Karimun.

Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar pun angkat bicara.

Dirinya menegaskan, seharusnya sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarkan seluruh hak-hak para pekerja.

“Kalau memang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tentunya perusahaan harus membayarkan hak-hak para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Fajar, Rabu (8/12/2021).

Tidak hanya itu, kata Fajar dalam masa kerjanya, termasuk uang jasa dan lain sebagainya.

“Jika si korban PHK tidak mempunyai kesalahan, tentunya yang bersangkutan tidak berhak untuk dipecat, artinya harus dikembalikan lagi untuk dapat bekerja seperti semula,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, apabila perusahaan yang bersangkutan sudah tidak ingin menerima si korban (karyawan) untuk bekerja di perusahaan, tentunya perusahaan harus membayarkan seluruh hak-haknya.

“Tentunya berdasarkan Omnibus Law Cipta Kerja, sudah jelas sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021, tidak jauh berbeda dengan UU nomor 13 tahun 2003, pasal 56,” paparnya.

Karena kata Fajar pada UU tersebut menyebutkan bahwa, jika pekerja (karyawan) telah bekerja lebih dari 4 tahun, maka dapat dikalikan 5. Dan apabila Pemutusan Hubungan Kerjanya tanpa persoalan, tentunya 2 kali lipat. Tidak dikalikan 5, bahkan dikalikan 10.

“Itu belum termasuk uang jasa,” tandasnya.

Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Melempem, Ada Yang Tidak Beres

Disinggung mengenai kinerja pengawasan ketenagakerjaan saat ini, menurut Fajar ada yang tidak beres.

Karena menurutnya Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam upaya menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sekaligus menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Sehingga penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja ataupun buruh.

“Saya melihat ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Pengawas Ketenagakerjaan benar-benar berfungsi dengan baik, tentunya permasalahan-permasalahan pada perusahaan tersebut tidak akan terjadi, termasuk BPJS,” tandasnya.

Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News