Respon Netizen Terkait Presiden Jokowi Cabut 5.490 IUP Tambang dan Kehutanan Dicabut

408
Bahlil Lahadalia Cabut Izin IUP Tambang
Bahlil Lahadalia Cabut Izin IUP Tambang

WARTAKEPRI.co.id – Pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin pertambangan, 192 izin kehutanan dan 13 izin perkebunan. Total IUP mencapai 5.490 IUP dengan terbanyak IUP Tambang.

Adapaun, alasan dicabut izin-izin yang diterbitkan karena tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan kepada pihak lain, serta tidak sesuai peruntukannya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan izin-izin itu dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam dengan berlandaskan konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

“Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan, kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Terkait pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) dari total 5.490 IUP yang ada, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan pencabutan itu.

“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin (10/1/2022). Khusus untuk IUP kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Bahlil menjelaskan izin yang dicabut itu di antaranya karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB).

Ada juga perusahaan yang telah diberikan izin tetapi dijual kepada pihak lain. Selanjutnya presiden akan memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk petani, pesantren dan lain-lain untuk memanfaatkan aset tersebut.

“Arahan Bapak Presiden, serahkan kepada kelompok-kelompok, ada koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional daerah yang sudah memenuhi syarat, organisasi keagamaan, koperasi. Ini supaya betul-betul terjadi pemerataan,”pungkasnya.

Lalu bagaimana Respon Netizen Youtube, berikut beberapa komentar:

Abdul Djamil
3 jam yang lalu
Tolong Pak Hutan hutan yang ada agar salah satunya dimulti fungsikan kembali untuk Cagar Air Bumi.Matur Nembah Nuwun Sanget Pak.

Raja tayang
4 jam yang lalu
Sangat luar biasa jika koperasi bisa dilibatkan.kami siap membangun dari bawah pak menteri. 🙏🙏🙏 Numbay tambak sejahtera.

Yanto Klewang
4 jam yang lalu
Memang Indonesia butuh pimpinan yang berani memutuskan dan bukan wacana #bravo pak jokowi

yopi sapa
4 jam yang lalu
Mantap Pak BAHLIL… Jadi selalu Optimis kedepan !

Maulfi Ikhlas
3 jam yang lalu
Buya Hamka dulu mengkritik pemerintah zaman Sukarno langsung dipenjara dan diasingkan,, tapi tidak dengan Buya Anwar Abbas,kritikan beliau langsung dijawab Jokowi,,👍👍hebat tokoh Minang yang selalu kritis terhadap pemerintah tapi hal yang positif… 👍👍😀😀

nris TX
1 jam yang lalu
Ampunnn ini.. kebijakan mkin hari mkin mantep optimis majuuu gassss polll

Maulfi Ikhlas
4 jam yang lalu (diedit)
ini hasil kritikan Buya Anwar Abbas, langsung dijawab Jokowi,,mantap Buya Anwar Abbas ,klo gak dikrtik kemaren tak akan ada seperti ini,, orang Minang sifatnya kritis seperti buya Hamka👍👍👍kuat pengaruh orang Minang demi keadilan.tapi ada juga yang membully kemaren… 👍👍😀bangga jadi orang Minang,bangga budaya adat Minang,bangga dengan masakan Minang,,👍👍😀😀

Sumber : WE/Youtube
Editor : Dedy Suwadha

IUP Tambang

Honda Capella

FANINDO