Pemprov Kepri Gelontorkan Rp 10 Miliar, Pengembangan Bandara RHA Karimun, Prioritas FTZ

606
Pengerjaan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah, Tanjungbalai Karimun tahap pertama sudah selesai, dengan pembebasan lahan mencapai 71 hektar. Dengan asumsi kebutuhan mencapai Rp 60 miliar, untuk pembebasan lahan, baik itu area perpanjangan maupun pengembangan terminal dan juga fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya. (Foto : Aziz Maulana)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa pembangunan bandara Raja Haji Abdullah, Sei Bati, Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Hal ini dilakukan karena mengingat letak geografis Kabupaten Karimun yang sangat strategis.

Sehingga Bandara Raja Haji Abdullah yang memiliki ukuran landasan pacu berukuran 1.400 x 23 meter akan semakin diperluas dan di rencanakan akan rampung pada tahun 2024 mendatang.

Honda Capella

Saat dijumpai di ruang kerjanya, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Fanani Zuhri kepada WARTAKEPRI.co.id mengungkapkan bahwa, sejauh ini pengerjaan landasan pacu tahap pertama sudah selesai, dengan pembebasan lahan mencapai 71 hektar.

“Dengan asumsi kebutuhan mencapai Rp 60 miliar, untuk pembebasan lahan, baik itu area perpanjangan maupun pengembangan terminal dan juga fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya,” ungkap Fanani.

Sehingga kata Fanani, pada hari ini telah dilaksanakan Memorandum Of Understanding (MOU), kesepakatan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemerintah Kabupaten Karimun, guna mendukung pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah, Tanjungbalai Karimun,” terang Fanani Zuhri, Selasa (22/2/2022).

Lebih lanjut, Fanani mengatakan untuk tahap awal pada tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri telah menganggarkan Rp 10 miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri 2022.

“Untuk pengembangan pembebasan lahan Bandara Raja Haji Abdullah. Prioritasnya yakni, area perpanjangan landasan pacu,” paparnya.

Intinya kata Fanani, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun sendiri maupun pemerintah Provinsi sangat atensi sekaligus akan selalu siap mendukung pengembangan Bandara.

“Karena hal ini merupakan adanya nilai jual daerah, baik itu terhadap kawasan Free Trade Zone (FTZ), maupun sebagai daya tarik investasi,” tambah Fanani.

Tidak hanya itu saja, menurutnya disamping tugas dan fungsinya adalah untuk pelayanan masyarakat.

“Sehingga Pemprov Kepri terus berupaya memfokuskan pada wilayah Kabupaten Karimun, yang notabene merupakan wilayah sangat strategis,” pungkasnya.

Terakhir, dirinya berharap agar perekonomian Kabupaten Karimun akan maju pesat. Terlebih, Pemprov Kepri bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun sendiri sedang mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, supaya Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungbalai Karimun diupayakan agar dapat menyeluruh.

“Mampu dijadikan kawasan bisnis termasuk Bandara, dimasukkan dalam katagori kawasan Free Trade Zone (FTZ). Sehingga Lebih mudah untuk pengembangnya maupun pemanfaatannya. Mengingat Bandara sendiri merupakan salah satu persyaratan dari investor luar negeri, bahwa ketersediaan Bandara dan operasional pesawat komersil,” tandasnya. (Aziz Maulana)

FANINDO