WARTAKEPRI.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menoleransi pegawai lembaga antirasuah yang melakukan praktik menyimpang, termasuk berselingkuh. KPK tidak akan membela keduanya sebagai bentuk ketegasan kepada pegawai KPK.
“Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada para pegawai yang melanggar tersebut, adalah bentuk zero tolerance KPK terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Fikri mengatakan penegakan etik merupakan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang KPK.
“KPK mengajak semua pihak untuk menghormati proses dan putusannya, sekaligus memetik pelajaran untuk perbaikan kita bersama ke depannya,” ujar Fikri.
Di sisi lain, KPK mengharapkan penindakan etik terhadap pelaku yang berselingkuh itu bisa menjadi efek jera. Pegawai lain diminta menjaga etikanya selama bekerja di lembaga antikorupsi.
BACA JUGA Ketika Anak-anak Ingin Berfoto Bersama Ketua KPK dan Minta Tandatangan Taufik Hidayat
“Kami berharap upaya mitigasi dan pencegahan bisa diterapkan agar pelanggaran-pelanggaran etik tidak kembali terjadi,” tandas Fikri. Perselingkuhan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbongkar. Kedua pegawai yang diduga melakukan perselingkuhan itu, yakni SK dan DW.
Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan suami sah SK. Kini, Dewan Pengawas ( Dewas ) KPK telah menjatuhkan sanksi etik kepada dua pegawai KPK yang terbukti berselingkuh tersebut. Putusan itu dijatuhkan pada 7 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, serta oleh Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris selaku anggota.
Dalam putusannya, Dewas menyatakan, dua pegawai tersebut secara bersama-sama bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinaan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.
Dewas juga menghukum keduanya dengan sanksi sedang berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Terakhir, Dewas juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memeriksa lebih lanjut keduanya guna penjatuhan hukuman disiplin. (jpnn dan republika)
