Dalam pandangan promovendus, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet. Padahal E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.
Promovendus menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery.
Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital). Nilai-nilai budaya digital dimaksud adalah speed (kecepatan), integrity (integritas), innovation (inovasi), customization (kustomisasi), dan collaboration (kolaborasi).
Dibantu Soft System Metodhology (SSM), Provendus menawarkan Model Budaya Pemerintahan Baru yang berbasis nilai-nilai budaya digital, yaitu kecepatan, integritas, kolaborasi, inovasi, kustomisasi, dan trust serta faktor pendorong (drivers) kepemimpinan digital, yang mendukung pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.
Nolvelty atau kebaruan dalam disertasi Promovendus adalah ditemukannya satu nilai budaya, yaitu trust (kepercayaan) serta satu pendorong (drivers) leadership (kepemimpinan) untuk melengkapi teori Don Tapscott.
 dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul){kind=link}