Menurut Gubernur Ansar, hasil nyata GTRA Summit 2022 ini akan dapat terukur jika deklarasi Wakatobi yang telah dibacakan bersama dan rekomendasi yang disampaikan dapat diimplementasikan, maka untuk mengevaluasi dan mengasistensi secara rutin akan ada evaluasi tahunan.
Untuk itu Gubernur Ansar menyampaikan siap untuk menjadi tuan rumah GTRA summit 2023 mendatang, dan mengundang seluruh Pemerintah daerah Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia untuk hadir di Provinsi Kepri.
“Kalau kita semua ini gila kerja, saya kira semua selasai, mudah-mudahan kerja mulia ini membuahkan hasil, jadi amal jariyah” ungkap Gubernur.
Jumlah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir adalah sebanyak 333 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Adapun agenda yang akan dilaksanakan adalah menindaklajuti agenda GTRA Summit 2022 di Wakatobi dengan komitmen bersama melanjutkan Reforma Agraria sesuai dengan Deklarasi Wakatobi.
Adapun isi Deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022 dari Pemerintah daerah yaitu Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bebas Tumpang Tindih 2025 dan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari.
Mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat termasuk pemetaan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat, secara pro-aktif mengakomodir kebutuhan perizinan guna pendaftaran tanah masyarakat di atas air dan pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tetap memperhatikan lingkungan dan investasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan mempercepat sertifikasi lahan masyarakat pesisir dan di atas air di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan, dan berperan aktif mencegah perubahan iklim melalui pengelolaan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau kecil.
