Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Minta Pemilik Resto Rendang Babi Diproses Hukum

418
Rendang Minang Mendunia 2021
Rendang Minang Mendunia 2021

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyesalkan rendang babi di media sosial. Mahyeldi menegaskan hal ini sangat bertentangan dengan falsafah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Dipihak lain, LKAAM Sumbar akan meminta pertanggungjawaban pemilik restoran tersebut secara hukum.

“Harusnya ini tak boleh terjadi, karena masakan Padang, atau masakan Minang itu identik dengan makanan halal sesuai dengan falsafah dan adatnya yang berlandaskan Islam dan ABS-SBK,”

“Seluruh masakan pakai nama Padang itu adalah makanan halal. Itu sudah jelas,” tegas gubernur.

“Makanya harus di cek lagi, apakah ada izinnya? Kenapa pakai nama Padang? Apakah orang Padang atau tidak?, ujar Mahyeldi.

Gubernur juga sudah meminta melalui Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) yang ada di Jakarta melakukan pengecekan apakah restoran tersebut sudah mempunyai izin dari
Dinas atau Sudin Parekraf dan PTSP.

“Pada intinya tidak boleh lagi ada masakan Padang yang nonhalal, kita harus pastikan masakan Padang itu semuanya halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim.”

“Ke depan harus ada sertifikasi oleh IKM, mana yang asli Padang, mana yang bukan, nanti ada stikernya,” tambah Mahyeldi.

Mahyeldi juga merespon terkait keberadaan restoran tersebut yang ada di aplikasi layanan pesan antar.

BACA JUGA Protes Rendang Daging Babi di Jakarta Utara, Pemilik Dibawa ke Polisi

Minta Kepolisian Turun Tangan

Pihaknya menyampaikan restoran yang diduga menjual rendang babi itu sudah di hapus dari daftar restoran pada aplikasi layanan pesan antar makanan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, memberi ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal.

Seiring dengan hal tersebut, lanjutnya, Pemda Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020.

“Perda tersebut tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan industri halal, dengan
memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku usaha produk halal khususnya pelaku dibidang kuliner, baik usaha makanan dan minuman untuk berpartisipasi
melakukan sertifikasi halal,” serunya.

Dibawa ke Polsek

Honda Capella

FANINDO