Dianggap Rawan, Dinas Perikanan Karimun Lakukan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar

65
Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Karimun nomor: 540/DISKOPP-ESDM/IV/974/2022, tentang pengendalian penyaluran BBM bersubsidi, guna menghindari terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar bagi nelayan di Kabupaten Karimun.(Foto : Ist)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Acap kali bahan bakar minyak jenis solar sulit didapatkan oleh para nelayan, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perikanan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bbm bersubsidi di beberapa lembaga penyalur BBM bagi kapal nelayan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Karimun nomor: 540/DISKOPP-ESDM/IV/974/2022, tentang pengendalian penyaluran BBM bersubsidi, guna menghindari terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar bagi nelayan di Kabupaten Karimun.

Salah satunya, yakni di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kompak, PT APMS Yanuar Yahya Nati yang terletak di bilangan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Honda Capella

“Dinas perikanan Kabupaten Karimun, melalui Kepolisian Khusus Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para nelayan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, terkait kelengkapan dokumen perizinan kapal nelayan,” terang petugas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi berjenis solar, Zulfadhli, Senin (20/6/2022).

Dirinya menyebut, masih adanya beberapa nelayan kecil yang belum melengkapi dokumen perizinan seperti tanda daftar kapal perikanan, dan diberikan dispensasi pada saat pengisian BBM bersubsidi tersebut.

“Saat ini kami melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi berjenis solar, dan masih menemukan beberapa nelayan yang belum melengkapi dokumen perizinan seperti tanda daftar kapal perikanan atau TDKP, namun untuk trip ini kami masih memberikan toleransi (dispensasi) kepada nelayan tersebut,” tuturnya.

Zulfadhli menambahkan, untuk kedepannya kapal nelayan yang belum melengkapi dokumen perizinan tersebut, seperti TDKP, agar dapat mendaftarkan tanda daftar kapal perikanan di instansi terkait, guna melengkapi persyaratan dalam pengajuan surat rekomendasi pengisian BBM jenis solar.

“Kami berharap agar para nelayan kecil dapat melengkapi TDKP di instansi terkait, untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan surat rekomendasi pengisian BBM jenis solar,” tandasnya.

Perlu diketahui, untuk dokumen persyaratan pengajuan pembuatan surat rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan besar, diantaranya dengan mengisi formulir permohonan penerbitan surat rekomendasi pembelian minyak solar (Gas oil), fotocopy KTP pemilik kapal,
fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), fotocopy (SIPI) atau SIKPI, surat pendaftaran kapal atau bukti pencatatan kapal, fotocopy Surat Laik Operasi (SLO), fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir maupun yang terbaru, fotocopy Daftar Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan oleh kantor Syahbandar, fotocopy Surat Permintaan Uang (SPU) pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fotocopy surat pembelian BBM sebelumnya, struk pembelian BBM terakhir di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).(Aman)

FANINDO