WARTAKEPRI.co.id – Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi ketua umum partai.
Ia menyampaikan demikian dalam pemaparan di seminar ‘Anak Muda untuk Politik’ di Gedung DPR RI, Senin (31/7/2023).
JK mulanya menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik ia meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur.
“Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya,” kata JK.
JK berpendapat karier seseorang, tak terkecuali dirinya itu berjenjang. Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.
Selanjutnya, JK pun menyinggung posisi Ketum Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK sendiri pernah jadi ketum partai beringin. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA Airlangga Tegaskan Tak Ada Rencana Munaslab Agenda Ganti Ketum Partai Golkar
Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.
JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.
“Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” katanya.
JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.
“Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” ujarnya.(*)
(mnf/wis/cnnindonesia)
“Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” ujar Jusuf Kalla.(*)
