WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 mendatang yang yang dinilai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun, menyebutkan setidaknya terdapat 6 isu strategis terkait kerawanan Pemilu yang memerlukan kebijakan antisipasi dan mitigasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Muhammad Iskandar saat menggelar sosialisasi ‘Pengawasan Pemilu Partisipatif’, bersama para awak media di Coastal Area, Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau.
“Keenam isu strategis tersebut diantaranya jumlah partai politik peserta pemilu, pelaksanaan tahapan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi,” beber Iskandar, Senin (23/10/2023).
Tidak hanya itu saja, kata Iskandar netralitas penyelenggara pemilu, polarisasi masyarakat dan dukungan politik serta penggunaan media sosial untuk kontestasi dan pemenuhan hak-hak memilih untuk perempuan dan kelompok rentan.
“Untuk itu dibutuhkan kerjasama bersama media dalam hal pengawasan dan penindakan, agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif,” paparnya.
Pihaknya juga menegaskan, tidak ada 1 Parpol pun (Bacaleg) yang kebal hukum. Jika memang bersalah dan menyimpang, tetap harus di proses dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, sekaligus mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.
Iskandar menyebut, tidak kalah pentingnya bahaya politisasi identitas dalam pemilu.
Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
“Sangat dikhawatirkan adanya penolakan terhadap calon berlatar belakang Suku, Agama dan Etnis tertentu, ini merupakan beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh para peserta Pemilu,” tandasnya.
