Pemilu Ulang DPD RI Dapil Sumbar Dijadwalkan 13 Juli 2024, KPU Sumbar Tunggu Petunjuk Teknis

Pemilu Ulang DPD RI Dapil Sumbar Dijadwalkan 13 Juli 2024, KPU Sumbar Tunggu Petunjuk Teknis
KPU Sumbar menjadwalkan PSU DPD RI Dapil Sumbar tanggal 13 Juli 2024 (voi)

PADANG – Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat diperkirakan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Juli 2024.

KPU Sumbar saat ini sedang berkoordinasi dengan KPU RI sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU tersebut. Dalam rapat sebelumnya, kami sudah menyusun draft pelaksanaan PSU pada 13 Juli 2024,” kata Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen kepada wartawan, usai Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan 65 Calon Terpilih Anggota DPRD Sumbar pada Pemilu serentak 2024, di Basko Hotel, Jumat (14/6).

KPU KEPRI

Surya menjelaskan bahwa petugas penyelenggara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diambil dari penyelenggara yang sudah dibentuk untuk Pilkada Serentak 2024.

KPU akan memberikan penugasan tambahan kepada PPK dan PPS yang sudah terbentuk untuk melaksanakan PSU.

“Kami tidak mematok target jumlah pemilih pada PSU nanti. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan jumlah pemilih pada Pileg sebelumnya yang mencapai 74 persen,” katanya.

Untuk memastikan berjalannya PSU, Surya menyebutkan bahwa KPU Sumbar masih menunggu surat juknis dari KPU RI. Saat ini, KPU RI telah melakukan rapat konsolidasi nasional yang melibatkan KPU Provinsi serta KPU kabupaten dan kota yang akan melaksanakan PSU, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadwal PSU mulai dari awal hingga rekap nasional untuk Dapil Sumbar pemilu DPD ditentukan oleh KPU. Anggaran PSU juga sudah disiapkan KPU RI, meskipun jumlahnya masih belum dihitung karena semuanya berkaitan dengan logistik dan distribusi,” jelasnya.

Terkait sosialisasi, KPU Sumbar akan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan momen yang ada. Hal ini sudah diusulkan ke KPU RI dan saat ini KPU Sumbar menunggu arahan lebih lanjut terkait bentuk sosialisasi yang akan dilakukan, dengan tujuan menyentuh seluruh masyarakat karena PSU dan adanya penambahan calon, tanpa kampanye.

“Untuk daerah seperti Agam dan daerah rawan bencana, kami akan memetakan ulang TPS agar sama jumlahnya dengan TPS Pileg 14 Februari lalu. Jika ada lokasi yang terkena bencana dan tidak bisa digunakan, TPS akan dipindahkan ke lokasi lain,” ujarnya.

Syarat PSU Pemilu 2024

Ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017, berikut adalah syarat dilaksanakannya PSU:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

* Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani. Atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

* Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih. Sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

* Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap.Serta daftar pemilih tambahan. (*/den)

Sumber: padek

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO