WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kisruh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Karimun belakangan ini menjadi santer dikabarkan.
Lantaran BPKAD Pemkab Karimun, hingga saat ini belum melunasi hutang piutang dari beberapa pihak yang terjadi tunda bayar.
Dimana Pemkab Karimun sendiri wajib mempermudah pengusulan rekomendasi BPJS PBI, sebagai syarat menerima bantuan sosial jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin.
“BPKAD Pemkab Karimun, untuk segera melunasi hutang piutang dan hak beberapa pihak yang terjadi tunda bayar,” tegas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun, Suyadi, Selasa (31/12/2024), saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Karimun bersama Dinas Sosial.
“Tidak hanya itu saja, pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dalam hal ini BPKAD, harus segera melunasi tunggakan Jamkesda dan tunggakan BPJS PBI, yang nilainya sekitar Rp. 11 miliar,” tambah Suyadi.
Bansos Jamkesda sendiri kata Suyadi telah diperkuat dalam Peraturan Bupati (Perbup), sehingga memiliki landasan hukum kuat dalam penjaminan layanan kesehatan yang bersifat mendesak kepada warga yang berhak menerimanya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada BPKAD, agar segera diselesaikan tunggakannya tersebut, sebab menyangkut pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
“BPKAD wajib untuk menjalankan rekomendasi tersebut, untuk segera melunasi tunggakan pada triwulan pertamanya sekaligus membuat skala prioritas realisasi pembayaran kewajiban.” tutur Suyadi.
Jadi mana yang didahulukan pembayarannya, seperti urusan wajib pelayanan dasar dan hutang kepada berbagai (seluruh) pihak.
Termasuk kata Suyadi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), insentif
para pegawai, hutang piutang kepada kontraktor, Jamkesda, BPJS, hingga gaji-gaji parah honorer.
“Harus menjadi prioritas, utamakan terlebih dahulu untuk dilunasi segera dalam waktu dekat ini,” ucap Suyadi.(Aman)
