JAKARTA – Pemerintah Indonesia dipastikan akan mengumumkan solusi terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, setelah adanya penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang semula direncanakan pada 2024 menjadi 2026.
“Kita akan mendengarkan hasilnya, mungkin paling lambat minggu depan, dari pemerintah mengenai keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” ujar Dasco di Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Ia menegaskan bahwa DPR mendorong agar proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dipercepat dan diangkat seluruhnya pada tahun 2025.
Keputusan ini muncul setelah Presiden RI, Prabowo Subianto, memastikan bahwa pemerintah sedang mengurus perkembangan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo saat ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Presiden juga memberikan gestur jempol sebagai tanda bahwa proses tersebut sedang digodok dengan serius.
Sebelumnya, pemerintah telah menyesuaikan jadwal pengangkatan CPNS dari pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), penundaan ini dilakukan untuk memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN serta melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh.
Kebijakan ini tentu menjadi perhatian besar bagi ribuan calon pegawai negeri yang telah menantikan kepastian nasib mereka. Banyak di antara mereka yang telah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK, sehingga harapan akan kepastian pengangkatan menjadi hal yang sangat dinantikan.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan, serta memperhatikan aspirasi para calon pegawai negeri yang telah menunggu lama,” ujar Hendri salah satu calon CPNS yang berada di pulau terluar Indonesia Kabupaten Natuna.
Dengan adanya pengumuman solusi yang dijanjikan pemerintah, diharapkan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi ribuan calon pegawai negeri di seluruh Indonesia. DPR pun akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dan proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. (Rky/jrg)
