WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Pemko Batam berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra , didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tahapan akhir audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas keberhasilan Batam mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Li Claudia.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor Dedy Suwadha
 dari Badan Pemeriksa Keuangan){kind=link}