BATAM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di berbagai daerah, termasuk Kepulauan Riau.
Pesan tersebut disampaikan Sudaryono setelah menghadiri pelantikan jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau periode 2026–2031 di Batam, Senin (29/6/2026). Kepengurusan baru dipimpin oleh Ketua DPD HKTI Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Menurutnya, HKTI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi petani, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tani agar berbagai kebijakan dan program pembangunan di sektor pertanian berjalan efektif.
“HKTI harus hadir mengawal program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan aktif menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengarahkan penggunaan anggaran negara agar lebih tepat sasaran melalui program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan sektor pertanian.
Berbagai kebutuhan petani, seperti penyediaan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta upaya meningkatkan produktivitas lahan, disebut menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Kementerian Pertanian membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar setiap kendala di daerah dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin persoalan petani cepat diketahui sehingga solusi juga bisa segera diberikan. HKTI diharapkan aktif memperjuangkan kepentingan petani,” katanya.
Sudaryono menambahkan, pemerintah terus menggenjot peningkatan produksi pangan nasional, termasuk melalui pengembangan lahan pertanian baru di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi mendukung target swasembada pangan.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program organisasi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.
Ia menilai Kepulauan Riau tetap memiliki peluang mengembangkan sektor pertanian meski didominasi wilayah kepulauan. Pengembangan komoditas strategis seperti sayuran, telur, ayam, dan tanaman hortikultura akan menjadi prioritas guna mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA Kapolda Kepri Resmikan Unit Reaksi Cepat, Perkuat Respons Polisi Tangani Kejahatan Jalanan
Selain itu, berbagai program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan lainnya akan disinergikan dengan agenda kerja HKTI di daerah.
Nyanyang menambahkan, HKTI akan terus menjalankan fungsi sebagai penghubung antara petani dan pemerintah, baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun mengawal implementasi kebijakan di lapangan.
Menurutnya, tantangan pertanian di Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut ketersediaan pupuk, akses pemasaran hasil panen, serta penguatan kelembagaan petani. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (san)
 Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan pentingnya peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mitra pemerintah){kind=link}