TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mendorong aparatur sipil negara untuk menjadi aktor utama dalam pembentukan budaya kepatuhan pajak di daerah. Kepatuhan tersebut tidak harus dimulai dari kebijakan besar, melainkan dari disiplin pada transaksi harian yang paling kasat mata.
Dalam arahannya pada Kamis, 23 Juli 2026, Lis menegaskan instruksi yang tegas terkait retribusi parkir. Ia meminta ASN untuk menolak membayar jika tidak mendapatkan karcis resmi sebagai bukti transaksi yang sah.
“Kalau menggunakan kendaraan dan parkir tidak diberi tiket, tidak usah dibayar. Itu sebagai tanda bahwa kita adalah pembayar pajak yang baik,” kata Lis.
Menurutnya, logika kebijakan ini sederhana. Karcis bukan sekadar kertas, melainkan instrumen akuntabilitas. Ketika transaksi dilengkapi bukti, alur pendapatan daerah menjadi transparan, tertib administrasi terjaga, dan potensi kebocoran dapat dicegah. Dari kebiasaan kecil inilah kesadaran kolektif tentang kewajiban perpajakan dibangun.
Lis menilai, keteladanan birokrasi memiliki efek domino terhadap perilaku warga. Ketika aparatur menunjukkan kedisiplinan dalam hal administratif, legitimasi pemerintah untuk mengajak masyarakat taat pajak akan semakin kuat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa integritas adalah fondasi pelayanan publik. ASN diminta bekerja dengan tanggung jawab penuh, menjaga marwah institusi, dan menghindari segala bentuk penyimpangan.
“Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tanggung jawab dan komitmen bahwa kita punya satu tujuan yang sama,” ujarnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa tujuan akhir dari reformasi perilaku aparatur adalah penguatan kepercayaan publik. Disiplin dan integritas ASN, kata dia, adalah modal sosial untuk memastikan pemerintah benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat dan contoh yang baik. (Yadi)
