WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemko Batam terus memperkuat sistem keamanan siber sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pemerintahan digital. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemko Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam itu diikuti para pengelola teknologi informasi (IT) dan penanggung jawab sistem dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Rakor juga menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ridwan Imam Syarif dan Yurliansyah Hirma Fajar, untuk memperkuat kapasitas keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa percepatan transformasi digital dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan informasi. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan teknologi, semakin besar pula potensi ancaman siber yang harus diantisipasi.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Firmansyah.
Ia menekankan setiap perangkat daerah wajib menerapkan tiga prinsip utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ketiga prinsip tersebut dinilai menjadi dasar dalam melindungi data pemerintah dari akses ilegal, menjaga keutuhan informasi, serta memastikan layanan digital tetap berjalan optimal.
Menurut Firmansyah, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Karena itu, koordinasi lintas OPD perlu terus diperkuat agar tata kelola keamanan informasi berjalan secara terpadu.
Selain mengevaluasi pengelolaan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS), rapat koordinasi juga menjadi forum untuk menilai penerapan standar keamanan informasi di setiap perangkat daerah sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Firmansyah juga mengingatkan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber (security awareness) di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kewaspadaan terhadap ancaman seperti phishing, pencurian akun, hingga kebocoran data menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
“Melalui rapat ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut secara konkret sehingga penguatan keamanan informasi dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan perkembangan transformasi digital membawa konsekuensi meningkatnya ancaman siber dan risiko kebocoran data. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keamanan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan fondasi utama untuk menjaga keberlangsungan layanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Rudi.
Melalui rapat koordinasi ini, Diskominfo Kota Batam berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam memperkuat ketahanan siber, meningkatkan koordinasi, serta menyelaraskan kebijakan keamanan informasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, modern, dan terpercaya. (*)
Editor Dedy Suwadha
