WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Kota Batam memperkuat komitmen meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat.
Komitmen tersebut dituangkan melalui Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam menjadi tahap awal pelaksanaan komitmen tersebut.
Perusahaan-perusahaan itu berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen tersebut bahkan langsung direalisasikan PT Pegai Union dengan merekrut 200 tenaga kerja lokal, yang seluruhnya merupakan warga daerah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama Pemko Batam dan APINDO merupakan upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi Batam.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal,” kata Amsakar.
Ia menegaskan, pemerintah ingin memperkuat komitmen agar perusahaan di Batam memberikan prioritas kepada tenaga kerja tempatan.
Amsakar menyebut sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026. Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan Batam juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut menghadapi tantangan berupa tingginya arus migrasi ke Batam.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar proses rekrutmen perusahaan dapat lebih mengutamakan masyarakat lokal.
Pemko juga mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sekitar Rp40 miliar untuk pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Batam harus memberikan manfaat kepada pekerja maupun pengusaha lokal.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut,” kata Rafky.
APINDO Kota Batam, lanjutnya, memiliki sekitar 700 perusahaan anggota yang siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut secara nyata.
Untuk memastikan komitmen berjalan secara terukur, seluruh proses dan evaluasi penempatan tenaga kerja akan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.
Kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri dari pimpinan perusahaan, HRD dan pemangku kepentingan terkait. (*)
 Kota Batam memperkuat komitmen meningkatkan penyerapan){kind=link}