WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Bupati Anambas, Aneng, mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut memperkuat dukungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2027.
Hal itu disampaikan Aneng saat memimpin Rapat Silaturahmi dan Rapat Koordinasi terkait PPM 2027 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (18/9/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar.
Dalam arahannya, Aneng menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung kegiatan perusahaan dan pihak terkait selama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama karena kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anambas masih terbatas.
“Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, pasti kita dukung semua. Sebaliknya, kami dari pemerintah daerah sangat berharap KKKS bisa men-support kami,” ujar Aneng.
Ia menyebutkan PAD Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sekitar Rp29 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
Aneng juga meminta perusahaan yang beraktivitas di Anambas memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan usaha, termasuk melalui kontraktor dan subkontraktor daerah.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekaligus membantu pemerintah daerah mengurangi beban pembiayaan pembangunan.
Anambas sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Karena itu, Aneng berharap keberadaan sumber daya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Saya ingin pembangunan Anambas itu kita merasa memiliki bersama-sama untuk membangun Anambas. Mungkin semua merasa memiliki Anambas. Kenapa? Di sini sumber minyaknya, sumber gasnya,” katanya.
Rumah Adat Diusulkan Jadi Prioritas PPM 2027
Salah satu pembahasan dalam rapat adalah usulan pembangunan rumah adat Melayu Anambas sebagai tempat kegiatan dan kelembagaan adat masyarakat.
Rumah adat tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat Melayu Anambas untuk melaksanakan berbagai kegiatan adat dan kebudayaan sekaligus memperkuat keberadaan lembaga adat di daerah.
Dalam rapat disampaikan bahwa Anambas dan Natuna menjadi dua daerah di Kepulauan Riau yang belum memiliki rumah atau kantor adat sebagai pusat kegiatan adat.
Aneng meminta pembangunan rumah adat dipertimbangkan sebagai salah satu prioritas dalam proposal dukungan kepada perusahaan.
Ia menilai fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas telah berdiri selama sekitar 18 tahun, namun hingga kini belum memiliki rumah adat sebagai wadah kegiatan masyarakat.
Pemkab Apresiasi Dukungan CSR Perusahaan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengapresiasi berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang telah diberikan untuk mendukung pembangunan daerah.
Aneng berharap setiap program yang telah direalisasikan dapat dipelihara dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.
“CSR-CSR yang dibangun ke Pemerintah Anambas, bukan kami dari pemerintah daerah tidak berterima kasih. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Dalam pembahasan PPM 2027, perusahaan juga menyampaikan kesiapan memberikan dukungan sesuai kemampuan, kapasitas, ketentuan, dan anggaran yang tersedia.
Sejumlah usulan dukungan akan dibahas kembali bersama SKK Migas, termasuk kemungkinan penyesuaian maupun realokasi anggaran.
Rapat juga membahas prinsip pembagian dukungan PPM. Dukungan kepada masyarakat tidak harus diberikan dengan nilai yang sama oleh setiap perusahaan, tetapi dapat disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, serta risiko masing-masing perusahaan.
Selain itu, pemerintah daerah dan perusahaan membahas sejumlah program pembangunan yang telah masuk dalam proses penganggaran 2027 atau tahapan Program and Budgeting/Rencana Kerja dan Anggaran.
Untuk usulan pembangunan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 miliar, dibahas beberapa alternatif pelaksanaan, termasuk skema multiyears maupun kolaborasi dengan pihak lainnya.
Pelaksanaan program tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kemampuan anggaran perusahaan. Pembahasan lebih lanjut bersama SKK Migas diperlukan karena anggaran tahun 2027 telah memasuki proses penganggaran.
Pemkab Dorong Ruang Bermain untuk Anak
Kebutuhan fasilitas publik bagi anak-anak juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menilai anak-anak membutuhkan ruang bermain dan berkegiatan yang layak, aman, dan sehat. Selama ini, halaman kantor masih dimanfaatkan anak-anak untuk berkumpul sehingga diperlukan alternatif ruang bermain yang lebih sesuai.
Pemkab Anambas berharap dukungan perusahaan melalui PPM dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk penyediaan ruang bermain bagi anak.
Selain itu, rapat membahas dukungan terhadap pengembangan dan keberlanjutan Dekranasda. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan revitalisasi fisik, tetapi juga pengembangan pola kerja sama agar Dekranasda dapat berkembang secara mandiri dan memiliki nilai komersial.
Pendampingan konsultan independen juga menjadi salah satu opsi yang dibahas untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan usaha Dekranasda.
Aneng menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbuka untuk berkolaborasi dengan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan berjalan terarah, sesuai aturan, dan mampu memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat Anambas. (*)
Editor Dedy Suwadha
