WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – PT BPR Tuah Karimun (Perseroda), menyiapkan penguatan struktur permodalan untuk mendukung pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasional bank milik daerah tersebut.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni perubahan modal dasar perseroan dari sebelumnya Rp12,5 miliar menjadi Rp20 miliar.
Perubahan ini sekaligus memberikan ruang bagi penambahan penyertaan saham di masa mendatang, baik oleh Pemerintah Kabupaten Karimun maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan.
Direktur PT BPR Tuah Karimun (Perseroda), Siska Naritasari, menjelaskan, perubahan modal dasar tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mempersiapkan kebutuhan permodalan BPR ke depan.
“Perubahan modal dasar ini merupakan bagian dari upaya kita menyiapkan struktur permodalan yang lebih kuat,” terang Siska, Jum’at (18/9/2026).
Selain mendukung pengembangan BPR, kata Siska, perubahan tersebut juga memberikan fleksibilitas apabila ke depan terdapat penambahan penyertaan saham, baik dari pemerintah maupun pemegang saham lainnya yang memenuhi ketentuan
“Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai pemegang saham saat ini tetap memiliki komitmen untuk memperkuat permodalan BPR Tuah Karimun,” jelas Siska.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rencana penyertaan modal daerah, pada November 2026 masih terdapat rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar.
“Sementara pada 2027, direncanakan kembali penambahan penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar,” imbuhnya.
Dengan rencana tersebut, masih kata Siska, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karimun di BPR Tuah Karimun ditargetkan mencapai Rp12,5 miliar.
Siska menjelaskan, dari modal dasar sebesar Rp20 miliar, terdapat ruang sebesar Rp7,5 miliar yang dapat digunakan untuk fleksibilitas struktur permodalan perseroan.
“Ruang Rp7,5 miliar tersebut tidak semata-mata diperuntukkan bagi pihak tertentu. Ruang tersebut disiapkan untuk fleksibilitas pengembangan struktur permodalan BPR ke depan, baik apabila ada tambahan penyertaan dari pemerintah maupun dari pemegang saham lainnya yang memenuhi ketentuan,” pungkasnya.
Dengan demikian, perubahan modal dasar tersebut tidak secara otomatis berarti terdapat pemegang saham baru. Ruang permodalan yang tersedia dapat dimanfaatkan apabila di kemudian hari terdapat penambahan penyertaan saham sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Siska menegaskan, apabila terdapat pihak lain yang berminat menjadi pemegang saham, seluruh proses akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Penguatan BPR tidak hanya dilakukan melalui penambahan modal, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, kualitas kredit dan kepatuhan,” tutur Siska.
“Yang kita bangun bukan hanya dari sisi modal, tetapi juga dari sisi tata kelola, manajemen risiko, kualitas kredit dan kepatuhan. Pertumbuhan harus dilakukan secara sehat dan berkelanjutan,” tambah Siska.
Penguatan struktur permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Tuah Karimun dalam menjalankan fungsi intermediasi, terutama dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Karimun.
“Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan fleksibel, BPR Tuah Karimun diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian daerah,” ujar Siska.
BPR Tuah Karimun diharapkan dapat terus berkembang dengan tetap menjaga kesehatan bank serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
“Harapan kita, BPR Tuah Karimun dapat terus tumbuh bersama masyarakat, semakin kuat, sehat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
