WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Festival Media Selat Malaka 2026 resmi dibuka di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).
Festival yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama AJI Batam dan AJI Tanjungpinang ini menjadi ruang pertemuan jurnalis, akademisi, mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, serta peserta dari sejumlah negara untuk membahas kemerdekaan pers, demokrasi, hak asasi manusia, dan tantangan jurnalisme di kawasan Asia Tenggara.
Untuk pertama kalinya, Festival Media Selat Malaka digelar di dua kota, yakni Batam dan Tanjungpinang.
Pemilihan kedua daerah tersebut tidak terlepas dari karakter Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan lintas wilayah dan negara.
Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, Adam Zulfikar, menjelaskan, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pertemuan para jurnalis, tetapi juga ruang untuk memperluas diskusi mengenai kondisi media dan praktik jurnalisme, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan justru mesti terus diperbanyak,” terang Adam, di Auditorium Gedung Utama Lantai 2 Politeknik Negeri Batam.
Menurut Adam, tantangan yang dihadapi jurnalis tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dirasakan media dan jurnalis di sejumlah negara Asia Tenggara.
Ia menyebut, Selat Malaka memiliki arti penting sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis; ia adalah ruang yang mempertemukan kita,” ujarnya.
“Dari sini, kita melihat ada banyak isu melampaui batas negara yang bisa dibicarakan bersama, terutama terkait media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil,” tambah Adam.
Ia menambahkan, Festival Media Selat Malaka 2026 berlangsung selama beberapa hari di Batam dan selanjutnya dilanjutkan di Tanjungpinang.
“Puluhan agenda disiapkan panitia, mulai dari seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi hingga pameran foto,” beber Adam.
Rangkaian festival kata Adam juga diisi pertunjukan seni yang mengangkat kesenian lokal Kepulauan Riau.
“Setelah agenda di Batam, peserta akan melanjutkan kegiatan ke Tanjungpinang, termasuk sarasehan di Pulau Penyengat,” katanya.
Adam menegaskan, seluruh kegiatan festival diselenggarakan secara mandiri dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Seluruh kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tegas Adam.
Pembukaan Festival Media Selat Malaka 2026, diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis dan sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau.
Adam mengajak seluruh peserta mendoakan keselamatan para jurnalis dan awak kapal tersebut serta kekuatan bagi keluarga yang menunggu kabar.
“Semoga mereka diberikan keselamatan dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucap Adam.
Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengungkapkan, Batam dan Tanjungpinang memiliki posisi strategis sebagai tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas negara.
Menurutnya, sejak dahulu Selat Malaka tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga ruang pertemuan budaya, pengetahuan, dan gagasan.
“Karena itu, Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas batas,” ungkap Bambang.
Bambang menuturkan, posisi Batam sebagai kawasan industri, investasi, sekaligus wilayah perbatasan membuat daerah ini menghadapi beragam persoalan.
“Di antaranya perdagangan manusia, persoalan lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri hingga keamanan digital,” tutur Bambang.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai pers memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan jurnalis. Kemerdekaan pers adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari tekanan,” ujarnya.
Namun, kebebasan pers menurut Bambang perlu berjalan bersama etika dan profesionalisme.
“Tantangan tersebut semakin kompleks dengan meningkatnya disinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),” imbuhnya.
AI sendiri kata Bambang, dapat membantu jurnalis dalam mengolah data dan mempercepat produksi informasi.
“Namun, teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk membuat konten manipulatif, termasuk deepfake, serta menyebarkan informasi palsu,” pungkasnya.
Karena itu, menurutnya, perguruan tinggi dan media dinilai memiliki peran yang saling melengkapi.
“Kampus berperan menyediakan pengetahuan, riset, dan inovasi, sementara media membantu menguji sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara mudah dipahami,” sebut Bambang.
Ketua AJI Indonesia, Nanni Aprida, mengatakan, penyelenggaraan Festival Media Selat Malaka dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana suara masyarakat dari berbagai pulau telah memperoleh ruang yang setara dalam pemberitaan
“Indonesia merupakan negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita,” ucap Nanni.
Nanni menjelaskan, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi sejumlah kendala, seperti jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi, serta kesulitan memperoleh informasi dan mengakses narasumber.
“Kondisi tersebut dapat membuat proses peliputan di daerah tertentu membutuhkan waktu berjam-jam hingga berhari-hari,” jelasnya.
Persoalan tersebut menurutnya, menjadi salah satu alasan pentingnya membangun ekosistem jurnalisme yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan secara lebih luas.
“Jurnalisme bukan hanya berkaitan dengan produksi berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” tutur Nanni.
Ia menekankan pentingnya pemberitaan terhadap kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang, seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan kelompok minoritas.
“Selain akses terhadap informasi, perlindungan terhadap jurnalis juga menjadi bagian penting dalam pembahasan festival,” ujarnya.
Nanni mengatakan jurnalis membutuhkan kebebasan dari intimidasi, akses informasi yang memadai, perlindungan ketika menghadapi ancaman, serta hak-hak ketenagakerjaan yang layak.
“Jurnalis harus bebas dari intimidasi, memiliki akses terhadap informasi, mendapatkan pelindungan ketika menghadapi ancaman, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak,” katanya.
Menurut Nanni, perlindungan terhadap jurnalis berkaitan dengan upaya menjaga kehidupan demokrasi dan memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan.
“Perlindungan terhadap jurnalis berkaitan dengan upaya menjaga kehidupan demokrasi dan memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan,” ungkap Nanni.
Nanni turut menyinggung peristiwa tersebut dalam pidatonya. Ia mengatakan, hilangnya para jurnalis tidak hanya berkaitan dengan persoalan profesi, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan demokrasi.
“Hilangnya para jurnalis tidak hanya berkaitan dengan persoalan profesi, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan demokrasi,” tandasnya.
Festival Media Selat Malaka 2026 selanjutnya diisi dengan berbagai diskusi, lokakarya, pelatihan jurnalistik, seminar dan kegiatan kebudayaan yang membahas media, demokrasi, hak asasi manusia, serta persoalan masyarakat di kawasan kepulauan dan perbatasan.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, festival diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring jurnalis dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan informasi di kawasan Selat Malaka.
Penulis: Azis
Editor: Azis
