WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Sektor industri yang telah lama beroperasi dan berusaha di Kota Batam terlihat tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pemerintah daerah harus jeli dan menjaga keberadaan sektor industri ini agar tetap beroperasi dan tidak kabur ke sejumlah kota di Indonesia maupun luar negeri.
Kondisi di depan mata, kasus ribuan PT Ghim Li Batam hingga 3 Oktober ini masih menunggu status perusahaan pailit dari pengadilan atau tidak. Terbaru, isu kunjungan Presiden China ke Amerika pada 23-24 September 2026, tanpa lagi ada ancaman datang dari perang tarif alias gencatan senjata. Lalu, apa sinyal gencatan tarif ini bagi Indonesia dan Batam khususnya?
Argumen di atas sedikit rangkum saat wawancara khusus ekonomi Redaksi WartaKepri.co.id dan BatamClick.com dengan Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid pada Kamis 1 Oktober 2026.
Rafki mengatakan persoalan tersebut terus menjadi perhatian dunia usaha saat ini, termasuk industri manufaktur Batam dengan orientasi pasar ekspor. Industri yang berdampak perang tarif selama ini di Batam adalah belasan perusahaan China yang bergerak diperakitan panel surya.
Menurut Rafki, tarif Amerika Serikat terhadap panel surya dari Indonesia berada di atas 100 persen, bahkan mencapai sekitar 140 persen untuk produk tertentu. Jika kondisi tersebut bertahan, kata dia, perusahaan akan kesulitan mempertahankan pasar ekspornya. Kalau tarif itu masih berlaku, mau enggak mau mereka pasti tutup. Mereka akan hengkang. Kalau dikaitkan dengan gencatan atau stop sementara diberlakukan perang tarif, dampak juga akan dirasa bagi industri industri China di Batam
” Kita juga mencermati ada perubahan hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina dapat mempengaruhi industri di Batam. Sebelumnya, sebagian perusahaan memilih memindahkan kegiatan produksi dari Cina ke negara lain, termasuk Batam, untuk menghindari tarif perdagangan. Jika berbaikan maka transaksi perdagangan bisa langsung lagi dari Amerika ke China dan begitu sebaliknya. Inilah potensi di depan mata yang harus cepat dicermati oleh pemerintah daerah. Peluang hengkang dan kembali buka pabrik langsung di China saja bisa saja terjadi,” papar Rafki Rasyid.
Ditekankan Rafki, jika kebijakan tarif berubah, perusahaan tersebut berpotensi menghitung ulang lokasi produksinya. Bagi Batam, situasi itu menjadi tantangan karena keputusan investasi perusahaan global sangat bergantung pada biaya dan akses pasar.
Selain itu, tarif tinggi atau biaya produksi di Batam tengah pembicaraan bagi kalangan pemilik industri. Upah pekerja di Batam jadi pembanding dengan upah pekerja di sejumlah kota di Jawa. Solusi menghindari biaya tinggi, industri industri di Batam mulai mengganti tenaga manusia dengan robot.
Rafki menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat mengubah kebutuhan industri elektronik. Produk seperti telepon seluler, laptop dan komputer tetap membutuhkan perangkat keras, tetapi perkembangan teknologi dapat mengubah pola investasi industri.
” Dengan menambah modal menghadirkan robot, pihak industri memang diawal habiskan banyak modal, tapi selanjutnya tidak tertekan dengan upah pekerja yang selalu berubah setiap tahun,” kata Rafki yang dihimpun dari anggota Apindo di Batam.
Meski begitu, Rafki mengatakan belum melihat gelombang PHK besar-besaran akibat kondisi tersebut. Namun, ia mengingatkan dampaknya perlu dilihat dalam beberapa tahun ke depan karena perubahan investasi dan teknologi tidak selalu langsung terlihat pada jumlah tenaga kerja.
Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar potensi diatas dapat dilalui dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi di Batam. Kata Rafki adalah pihak BP Batam selaku pengelola Pulau Batam terus mempermudah izin dibukanya investasi dalam bentuk padat karya dan modal masuk ke Batam. Terus lakukan promosi-promosi ke luar negeri bahwa Batam memiliki letak startegis dengan pengurusan mudah dan biaya murah. Peluang lain dengan terus mempromosikan di Batam ada Proyek strategis Nasional (PSN) yang langsung dalam pengawasan Presiden Republik Indonesia.
Rafki juga melihat proyek strategis nasional di Batam dan sekitarnya sebagai salah satu peluang untuk memperluas lapangan kerja. Jelajahi Kota Ia menyebut Rempang Eco-City, Tanjung Sauh dan kawasan Wiraraja Galang sebagai proyek yang berpotensi menyerap tenaga kerja jika berjalan. Tiga pembangunan proyek PSN membutuhkan waktu. Pembebasan lahan, pembangunan kawasan dan penyelesaian perizinan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat.
” Pemerintah dan pengembang PSN harus berjalan kompak. Inilah potensi membuka ribuan lapangan kerja kerja baru,” harapan Rafki.
Sementara itu, persoalan pengangguran sudah muncul sekarang. Rafki mengatakan sejumlah persoalan perizinan proyek juga masih berada pada level pusat maupun daerah. Ia juga menyebut adanya perbedaan pandangan birokrasi mengenai hubungan antara kawasan FTZ dan PSN.
Data Center Padat Modal
Rafki apresiasi investasi Data Center di Batam tumbuh besar. Tapi perlu diingat, nilai invesasi besar ini hanya di awal. Sifatnya sekali investasi tahun berikutnya belum tentu bertambah. Kebutuhan tenaga kerja data center relatif lebih sedikit dibandingkan industri manufaktur.
Kondisi itu membuat nilai investasi yang besar tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sama. Karena itu, menurut Rafki, Batam perlu menjaga keseimbangan antara investasi padat modal dan padat karya.
Ia tidak mempersoalkan masuknya investasi data center. Namun, Batam dinilai tetap membutuhkan manufaktur sebagai salah satu tulang punggung ekonomi.
“Jangan terlalu banyak padat modal. Tenaga kerja kita tidak terserap,” ujarnya.
Pengusaha Jadi Penonton
Rafki juga menyoroti peran pengusaha lokal. Menurut dia, perusahaan lokal seharusnya tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, kuliner atau jasa umum. Mereka juga perlu masuk ke rantai pasok industri Batam. Jelajahi Kota
Ia mencontohkan kebutuhan industri seperti baut, komponen mesin, pekerjaan pemesinan dan berbagai kebutuhan pendukung manufaktur. Masalahnya, akses pengusaha lokal ke rantai pasok perusahaan besar masih terbatas.
Karena itu, pemerintah daerah dan BP Batam dinilai perlu membuka koneksi antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal. Jika rantai pasok tersebut tumbuh, manfaat investasi tidak hanya berhenti pada perusahaan besar. Lapangan kerja juga bisa tumbuh di perusahaan-perusahaan pendukung.
“Bagaimana pengusaha lokal kita ini diberdayakan juga, jadi dia bisa menampung tenaga kerja,” kata Rafki. (*)
Editor Dedy Suwadha
