WARTAKEPRI.co.id, BATAM — Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Dunia usaha menilai regulasi baru tersebut perlu disusun secara lebih komprehensif agar mampu menjawab tantangan pasar kerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan investasi.
APINDO menilai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengembalikan sejumlah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah berusia lebih dari dua dekade.
Menurut dunia usaha, kondisi ketenagakerjaan saat ini telah mengalami banyak perubahan. Indonesia menghadapi tantangan berupa masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun, tingginya pengangguran muda, besarnya sektor informal, rendahnya kompetensi pekerja bersertifikasi, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi perubahan rantai pasok global, ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, transisi energi hijau, perubahan iklim, hingga tekanan biaya energi dan bahan baku.
Kondisi tersebut membuat dunia usaha menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan.
Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau dan Ketua DPK APINDO Kota Batam mengatakan penyusunan regulasi ketenagakerjaan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Rafki Rasyid, S.E., M.M., Ph.D Ketua DPK APINDO Kota Batam menyampaikan RUU baru isinya masih hampir sama isinya dengan UU No.13 Tahun 2003. Dan, yang menjadi perhatian di sisi terkait Outsourcing. APINDO Batam tidak setuju seluruh perusahaan outsourcing dihapus RUU yang akan disahkan nanti.
” Perusahaan Outsourcing seperti tenaga sekuriti dan kebersihan diperluakan bagi dunia industri. Karena, dunia industri beroperasi investasi hanya fokus ke produksi. Kalau oustsourcing untuk tenaga kerja langsung di industri produksi setuju untuk dibahas di RUU nanti,” kata Rafki Rasyid, Kamis 1 Oktober 2026.
Ditambahkan Rafki, aturan baru tidak hanya perlu merespons aspirasi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pencari kerja serta tantangan yang dihadapi perusahaan.
“Dunia usaha berharap UU ini benar-benar disusun secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada, sehingga menghasilkan inisiatif baru yang mampu mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan hubungan industrial juga membutuhkan sistem pengawasan dan kepatuhan yang efektif. Karena itu, RUU tersebut dinilai perlu menjawab persoalan ketenagakerjaan saat ini sekaligus mengantisipasi perubahan dunia kerja di masa depan.
APINDO Soroti Dampak terhadap Investasi
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan perlindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha harus ditempatkan dalam satu agenda yang saling mendukung.
“Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut,” kata Shinta.
APINDO meminta agar penambahan kewajiban perusahaan, pembatasan hubungan kerja, dan perluasan sanksi dalam RUU diuji secara menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja dan mengembangkan usaha.
Menurut APINDO, pengaturan ketenagakerjaan juga perlu mempertimbangkan karakter masing-masing sektor, pola produksi, kebutuhan keterampilan, serta kemampuan pembiayaan perusahaan.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.
Berdasarkan angka tersebut, secara agregat terdapat sekitar 1.434 tenaga kerja yang terserap untuk setiap Rp1 triliun investasi, meski rasio tersebut dipengaruhi komposisi sektor dan karakter investasi.
APINDO menilai data tersebut menunjukkan pentingnya menjaga momentum investasi sekaligus mendorong sektor-sektor yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja.
“Penciptaan pekerjaan membutuhkan investasi yang nyata. Kita harus menarik investasi baru sekaligus memastikan perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas usaha. Jangan sampai kebijakan ketenagakerjaan justru menahan keduanya ketika masyarakat membutuhkan lebih banyak pekerjaan formal,” tegas Shinta.
Dorong Konsep Flexicurity
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan reformasi ketenagakerjaan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
Ia mendorong penerapan prinsip flexicurity, yakni pendekatan yang berupaya menyeimbangkan perlindungan pekerja, fleksibilitas dunia kerja, dan kepastian berusaha.
Menurut Bob, perlindungan pekerja harus tetap menjadi fondasi. Namun, perusahaan juga membutuhkan fleksibilitas agar dapat merespons perubahan pasar dan kepastian dalam mengambil keputusan investasi.
“Pelindungan harus nyata: upah dibayar, jaminan sosial tersedia, hak pasca-PHK diterima, dan pekerja dibantu untuk kembali bekerja,” ujar Bob.
Ia menilai setiap regulasi baru juga harus dilengkapi mekanisme pelaksanaan, pendanaan, serta aturan turunan yang jelas agar perlindungan yang diatur secara normatif dapat benar-benar diterima pekerja.
Dari Regulating Employment ke Creating Employment
APINDO juga mendorong perubahan orientasi reformasi ketenagakerjaan dari sekadar regulating employment menjadi creating employment.
Artinya, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga perlu mendorong terciptanya lebih banyak pekerjaan formal.
Menurut Bob, regulasi harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan industri. Sistem pengupahan juga perlu mendukung produktivitas, sementara pekerja informal perlu mendapatkan jalur yang lebih kuat untuk masuk ke sektor formal.
Penguatan pendanaan pengembangan kompetensi dan dialog sosial juga dinilai penting untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mampu mengikuti perubahan dunia kerja.
APINDO mengusulkan agar reformasi ketenagakerjaan, kebijakan investasi, dan kebijakan industri diarahkan untuk mendukung penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru per tahun serta meningkatkan proporsi pekerja bersertifikasi kompetensi menjadi 30 persen pada 2030.
Pengembangan kompetensi tersebut diharapkan semakin terhubung dengan kebutuhan industri sehingga pelatihan dan sertifikasi dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempersiapkan pekerja menghadapi digitalisasi dan perubahan struktur pekerjaan.
Minta RUU Dikaji Sebelum Disahkan
Dunia usaha meminta pemerintah dan DPR melakukan kajian lebih mendalam sebelum RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.
APINDO mendorong adanya kajian dampak kumulatif dan dialog tripartit yang substantif untuk mengukur konsekuensi aturan terhadap berbagai sektor usaha, skala perusahaan, pekerja, dan pencari kerja.
Selain itu, dunia usaha meminta kejelasan mengenai pendanaan, aturan pelaksana, serta masa transisi apabila regulasi baru diberlakukan.
“Keberhasilan undang-undang harus terlihat dari hak pekerja yang terpenuhi, pekerjaan formal yang bertambah, usaha yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang meningkat. Perbaiki substansinya sebelum disahkan,” tutup Shinta. (*)
Sumber : Rilis Apindo
Editor Dedy Suwadha






























