WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi dunia usaha dalam menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027. Pasalnya, industri padat karya saat ini tengah menghadapi tekanan akibat pelemahan ekonomi global, meningkatnya biaya operasional, serta menurunnya permintaan pasar internasional.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Kepri Bidang Investasi dan Promosi, Yunan Helmi Maulana, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yunan, kondisi industri padat karya di Batam saat ini cukup memprihatinkan. Sejumlah perusahaan menghadapi tekanan produksi akibat melemahnya permintaan dari pasar global. Bahkan, terdapat industri yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan produksinya.
Salah satu contohnya adalah industri panel surya yang beroperasi di kawasan Wiraraja, Batam.
“Kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Industri padat karya saat ini menghadapi tekanan, mulai dari pelemahan ekonomi, tingginya biaya operasional hingga menurunnya pesanan dari pasar global. Bahkan, ada industri yang harus menghentikan produksi, seperti salah satu industri panel surya di Wiraraja,” ujar Yunan.
Ia menegaskan, pembahasan UMK 2027 tidak seharusnya hanya berfokus pada besaran kenaikan upah. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri agar para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.
“Kami meminta agar jangan hanya berpikir bagaimana menaikkan UMK, tetapi juga bagaimana menjaga agar pekerja tidak kehilangan pekerjaannya,” tegasnya.
Yunan menilai, kenaikan UMK yang tidak mempertimbangkan kemampuan dunia usaha berpotensi memengaruhi daya saing industri Batam dibandingkan negara-negara tetangga. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi sektor industri padat karya yang sangat bergantung pada biaya produksi dan kemampuan bersaing di pasar internasional.
Karena itu, Kadin Kepri mengajak pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga iklim investasi Batam agar tetap kompetitif.
Menurutnya, Batam harus tetap menjadi daerah yang menarik bagi investor dan tidak berkembang menjadi kota dengan biaya usaha yang semakin tinggi sehingga membebani dunia industri.
“Kita harus berpikir bersama agar Batam jangan menjadi kota mahal. Mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana industri padat karya bisa terus tumbuh dan berkembang,” katanya.
Yunan menambahkan, penetapan UMK Batam 2027 harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya.
Dengan demikian, pekerja tetap mendapatkan hak upah yang layak sekaligus memiliki kepastian keberlangsungan pekerjaan.
“Kita harus memikirkan keberlangsungan dan perlindungan industri padat karya. Dengan begitu, pekerja tetap mendapatkan pekerjaan dan memiliki kepastian untuk terus bekerja,” tutup Yunan.
Kadin Kepri berharap pembahasan UMK Batam 2027 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil industri, kemampuan dunia usaha, daya saing investasi, serta perlindungan tenaga kerja agar pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Batam tetap terjaga. (*)
Editor Dedy Suwadha
 Kepulauan Riau (Kepri) mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi dunia usaha dalam menetapkan){kind=link}