PADANG – Hubungan antara Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi dan Bupati Solok Epyardi Asda dikabarkan memanas setelah Mahyeldi melaporkan Epyardi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Video yang menampilkan Epyardi ‘mencak-mencak’ ke Mahyeldi menjadi sorotan dalam situasi ini.
Dalam video tersebut, Epyardi menuduh Mahyeldi telah melaporkannya ke Kemendagri dengan tujuan memberinya sanksi.
“Saya mendapat surat dari Mendagri, ada laporan dari Gubernur Sumbar yang mengatakan saya tidak beretika, dan minta saya dipecat dan diberhentikan,” ujar Epyardi dalam video tersebut.
Menurut Epyardi, kejadian tersebut terjadi pada Minggu (17/3/2024) saat dirinya berbuka puasa bersama wartawan dan tokoh masyarakat.
Epyardi juga menyebut bahwa Mahyeldi mendatangi Kabupaten Solok tanpa memberitahunya terlebih dahulu.
Namun, Pemprov Sumbar membantah kabar tersebut. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Kami pastikan, informasi itu tidak benar, Gubernur tidak pernah melakukan pelaporan terhadap siapapun,” tegas Mursalim.
Mursalim menjelaskan bahwa surat yang dikirimkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok ke Mendagri, yang kemudian diteruskan oleh Mahyeldi, bukanlah laporan melainkan hanya penerusan informasi.
Menurutnya, jika surat tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur, Pemprov Sumbar akan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Meskipun demikian, Pemprov Sumbar berharap agar masyarakat tidak salah mengartikan alur birokrasi yang terjadi dalam kasus ini.
“Dalam persoalan ini, Gubernur hanya menjalankan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Sehingga tidak relevan jika ini dikait-kaitkan dengan hal lainnya,” ungkap Mursalim.
Kronologis ini memberikan gambaran tentang dinamika hubungan antara Mahyeldi dan Epyardi serta penyelesaian yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus ini. (*)
Sumber: tribunpadang
