KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Rencana hibah senilai Rp 4,4 miliar dari Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Polres Karimun kembali menuai sorotan publik.
Kali ini, kritik datang dari Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Karimun yang meminta pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran daerah.
Pasalnya, pada tahun 2025 lalu, Polres Karimun juga telah menerima hibah fantastis sekitar Rp 5,7 miliar untuk revitalisasi asrama polisi kavling.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan di tengah semangat efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan PD Pemuda Muhammadiyah Karimun, Andri Nori Fandi, menegaskan, setiap pengajuan hibah dari instansi vertikal seharusnya dikaji dengan hati-hati dan transparan.
“Di tengah semangat efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan skala prioritas dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Andri, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai, masih banyak kebutuhan mendasar yang lebih layak diprioritaskan, termasuk sejumlah kantor kelurahan dan dinas di Karimun yang hingga kini masih menyewa gedung bahkan rumah tinggal untuk operasional pelayanan masyarakat.
“Kalau dibandingkan dengan kondisi gedung Polres yang masih terlihat megah, tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” katanya.
Andri juga mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membuka secara transparan alasan dan urgensi pemberian hibah tersebut kepada publik.
“Kami mendesak agar Pemkab Karimun secara transparan alasan dan urgensi pemberian hibah tersebut kepada publik,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah memberikan tanggapan santai terkait polemik yang berkembang.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini berupaya menyeimbangkan hibah kepada instansi vertikal dengan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat.
“Kami mencoba mengimbangi antara hibah ke instansi vertikal dan kepentingan masyarakat,” ungkap Bupati.
“Kami juga sudah membangun MPP dan tahun ini akan membangun kantor pemerintahan. Karena semuanya sama-sama pelayanan, dan kami sifatnya membantu,” tambah Iskandarsyah.
Diketahui, hibah Rp 4,4 miliar tersebut direncanakan untuk pembangunan dan peningkatan sarana prasarana gedung Satreskrim, Satlantas, SPKT, rumah dinas Wakapolres Karimun hingga fasilitas uji SIM.
Namun hingga kini, rencana hibah tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat masyarakat yang mempertanyakan urgensinya dibanding kebutuhan gedung pemerintahan lain yang dinilai lebih mendesak.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
