WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan sejumlah inovasi unggulan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (5/11/2026).
Dalam presentasi yang berlangsung secara virtual melalui Zoom dari Ruang Rapat Embung Fatimah, Kantor Wali Kota Batam, Amsakar memaparkan berbagai terobosan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong daya saing daerah.
Amsakar didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menegaskan, inovasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan penilaian, melainkan menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pengembangan inovasi di Batam mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan berbasis gender, pelestarian kebudayaan, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Inovasi juga diarahkan pada penyediaan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan persampahan, serta penguatan ekonomi daerah.
“Pendekatan inovasi yang kami lakukan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjawab tantangan daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” ujar Amsakar.
Indeks Inovasi Batam Terus Meningkat
Komitmen Pemko Batam dalam mengembangkan inovasi tercermin dari peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Pada 2021, indeks tersebut tercatat sebesar 37,33 dan terus meningkat hingga mencapai 61,90 pada 2025.
Peningkatan ini didukung penguatan regulasi dan kelembagaan daerah. Arah pembangunan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Indonesia, telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam.
Selain itu, Pemko Batam memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023.
Usulkan Inovasi Pendidikan dan EBPHTB 2.0
Dalam penilaian IGA 2026, Pemko Batam mengusulkan dua inovasi unggulan, masing-masing mewakili kategori non-digital dan digital.
Untuk kategori non-digital, Batam mengusulkan program pembinaan murid sekolah negeri melalui pengembangan kemampuan menghafal Al-Qur’an. Program ini tidak hanya mendorong kemampuan tahfiz, tetapi juga mendukung prestasi akademik dan nonakademik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat pembinaan keagamaan sekaligus meningkatkan kualitas iklim kebinekaan dan pembelajaran di sekolah.
Sementara itu, kategori digital diwakili inovasi EBPHTB 2.0, yakni pembaruan sistem pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terintegrasi.
Melalui sistem ini, proses administrasi dilakukan secara digital atau tanpa dokumen fisik (paperless). Pembayaran dapat dilakukan sebelum pemeriksaan awal, sedangkan proses verifikasi berlangsung secara waktu nyata (real-time) melalui integrasi antarlembaga, termasuk Bapenda, BPN, KPP Pratama, ATR/BPN, dan perbankan.
Penerapan EBPHTB 2.0 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Realisasi BPHTB Kota Batam meningkat 9,84 persen, dari Rp492,15 miliar pada 2024 menjadi Rp540,56 miliar pada 2025.
Penggunaan kanal pembayaran digital turut mengalami peningkatan, dari 29,5 persen menjadi 46,15 persen.
Tren positif berlanjut pada semester I 2026. Penerimaan BPHTB tumbuh 26,46 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dari Rp227,88 miliar menjadi Rp288,17 miliar.
Permudah Pembayaran Pajak dan Perizinan
Selain EBPHTB 2.0, Pemko Batam juga mengembangkan kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui integrasi transaksi menggunakan kode QRIS.
Inovasi ini bertujuan menyederhanakan pembayaran pajak sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor pelayanan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam juga menjalankan program pelayanan jemput bola secara berkala di 12 kecamatan dan 64 kelurahan untuk memperluas akses layanan perpajakan.
Di sektor perizinan, Pemko Batam melakukan penyederhanaan proses pelayanan guna memperkuat iklim investasi. Waktu pengurusan perizinan yang sebelumnya dapat mencapai enam bulan hingga satu tahun kini dipangkas menjadi sekitar tiga hingga empat bulan.
Kemudahan tersebut diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi.
Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 7,28 persen, dengan realisasi investasi sebesar Rp58,97 triliun.
Pemko Batam juga terus memperkuat infrastruktur pendukung investasi. Salah satunya melalui peresmian fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mendukung ketersediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park.
Amsakar Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan
Menutup pemaparannya, Amsakar menekankan pentingnya komunikasi kebijakan secara berkala setiap tiga bulan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat.
Menurutnya, evaluasi dan komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar setiap kebijakan serta inovasi pemerintah tetap relevan dengan kebutuhan warga.
Pemko Batam juga berkomitmen menjaga keberlanjutan budaya inovasi melalui penyelenggaraan Batam Innovation Award setiap tahun.
Pada pelaksanaan 2025, ajang tersebut melibatkan 44 OPD sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya berbagai terobosan dan inovasi di lingkungan pemerintahan.
Melalui berbagai program tersebut, Pemko Batam berharap inovasi tidak hanya meningkatkan penilaian pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi Batam sebagai kota investasi yang kompetitif dan berdaya saing. (*)
