WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.
Komitmen tersebut disampaikan Amsakar saat mengikuti Presentasi Uji Publik dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait.
Di hadapan tim penilai, Amsakar memaparkan berbagai kebijakan dan capaian BP Batam dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, BP Batam telah menetapkan lima arah kebijakan utama untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
Kelima kebijakan tersebut meliputi penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi dan integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Menurut Amsakar, keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, investor, maupun mitra kerja.
Keterbukaan Informasi Dukung Iklim Investasi Batam
Amsakar juga mengaitkan penguatan keterbukaan informasi dengan tren positif pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam.
Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 7,28 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 6,76 persen dan 2024 sebesar 6,69 persen.
Sementara itu, realisasi investasi Batam pada Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Adapun realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp39,89 triliun, dari target investasi sepanjang 2026 sebesar Rp70 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut perlu didukung tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka. Investor membutuhkan informasi yang akurat dan kredibel sebagai dasar dalam menentukan keputusan investasi.
Karena itu, BP Batam memandang keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari strategi membangun kepastian dan kepercayaan dalam pengembangan kawasan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Perkuat Peran PPID dan Partisipasi Masyarakat
Lebih lanjut, Amsakar menegaskan keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Melalui penguatan peran PPID, BP Batam berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Amsakar berharap penguatan ekosistem keterbukaan informasi dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap BP Batam.
Dengan tata kelola yang transparan dan pelayanan informasi yang berkualitas, BP Batam optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendorong pembangunan serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
Editor Dedy Suwadha
 Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand){kind=link}