WARTAKEPRI.co.id, BINTAN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, menuai keberatan dari calon kepala desa nomor urut 3, Roslina. Ia mempersoalkan penetapan 107 surat suara yang dinilai seharusnya sah, tetapi dinyatakan tidak sah oleh panitia Pilkades.
Didampingi tim hukum dan sejumlah saksi, Roslina mendatangi Kantor Bupati Bintan, Jumat (13/11/2026), untuk menyerahkan nota keberatan atau eksepsi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui bagian Sekretariat Bupati.
Dokumen tersebut ditujukan kepada Bupati Bintan, Roby Kurniawan, agar pemerintah daerah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan hingga penghitungan suara Pilkades Gunung Kijang.
Roslina menilai keputusan panitia yang menetapkan sejumlah surat suara sebagai suara tidak sah telah merugikan perolehan suaranya. Karena itu, ia meminta Bupati Bintan mengambil sikap dan melakukan evaluasi terhadap hasil penghitungan tersebut.
“Saya meminta agar Bupati Bintan membuat sikap kebijakan. Hasil penghitungan suara oleh panitia Pilkades sangat merugikan,” tegas Roslina.
Sementara itu, tim hukum Roslina, Ignatius Toka Soli, mengatakan keberatan tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan penelaahan terhadap tahapan pelaksanaan hingga proses penghitungan suara.
Menurut Ignatius, pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), serta petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Pilkades.
“Setelah mempelajari mulai dari proses hingga hasil penghitungan suara Pilkades Gunung Kijang, kami menilai telah terjadi pelanggaran yang dilakukan panitia sehingga merugikan calon kepala desa nomor urut tiga,” ujarnya.
Ia juga menyebut pihaknya menduga terdapat unsur kesengajaan dalam sejumlah tahapan yang dipersoalkan. Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, tim hukum Roslina menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
Ignatius meminta Bupati Bintan mengevaluasi keputusan panitia, khususnya terkait penetapan 107 surat suara yang menurut pihaknya seharusnya dinyatakan sah untuk Roslina.
Bahkan, pihaknya menyatakan terbuka terhadap opsi Pemungutan Suara Ulang (PSU) apabila pemerintah daerah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menyelesaikan persoalan Pilkades Gunung Kijang.
“Apabila Bupati Bintan memiliki pertimbangan lain, silakan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkades Gunung Kijang,” katanya.
Persoalkan 142 Surat Suara Tidak Sah
Ignatius menjelaskan, persoalan utama yang menjadi keberatan tim hukum Roslina adalah penetapan sebanyak 142 surat suara tidak sah. Dari jumlah tersebut, pihaknya mengklaim terdapat 107 suara yang seharusnya dinyatakan sah untuk calon nomor urut 3.
Menurutnya, keberatan sebenarnya telah disampaikan saksi Roslina ketika proses penghitungan suara berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ia menilai keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti panitia dan hasil penghitungan langsung dibawa ke tahapan penetapan berikutnya.
Tim hukum Roslina menghitung, jika 107 suara yang dipersoalkan tersebut dinyatakan sah, perolehan suara Roslina akan bertambah dari 697 menjadi 804 suara.
“Apabila sebanyak 107 suara tersebut ditambahkan dengan hasil yang telah ditetapkan, yakni 697 suara, maka totalnya menjadi 804 suara. Dengan demikian, Roslina seharusnya menjadi kepala desa terpilih,” paparnya.
Hasil Penghitungan Suara Pilkades Gunung Kijang
Berdasarkan hasil penghitungan sementara yang ditetapkan panitia Pilkades Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, terdapat tiga calon kepala desa dengan perolehan suara sebagai berikut:
- Asmilizar, S.Sos (Nomor Urut 1): 677 suara.
- Suparno (Nomor Urut 2): 791 suara.
- Roslina (Nomor Urut 3): 697 suara.
Secara keseluruhan, panitia mencatat 2.165 suara sah dan 142 suara tidak sah.
Dengan penyerahan nota keberatan tersebut, Roslina dan tim hukumnya berharap Pemkab Bintan segera melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap persoalan yang mereka ajukan.
Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui evaluasi hasil penghitungan suara maupun opsi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Bupati Bintan maupun panitia Pilkades Gunung Kijang terkait nota keberatan yang disampaikan Roslina. (*)
Tulisan Agus Ginting
Editor Dedy Suwadha
