
WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026 sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
Kenaikan suku bunga tersebut sekaligus menjadi langkah antisipatif atau pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Bank Indonesia menegaskan, kebijakan moneter ke depan akan tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar tetap diperkuat guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui perluasan transaksi digital, inovasi pembayaran, serta penguatan keamanan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Rupiah Melemah, BI Perkuat Intervensi Valas
Salah satu pertimbangan utama kenaikan BI-Rate adalah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketidakpastian pasar keuangan global.
Bank Indonesia mencatat, nilai tukar Rupiah pada 17 November 2026 berada di level Rp18.245 per dolar AS. Posisi tersebut melemah 0,66 persen dibandingkan akhir Oktober 2026.
Tekanan tersebut dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen negatif investor asing di pasar saham Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas, BI akan mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperkuat insentif transaksi lindung nilai atau hedging untuk meningkatkan daya tarik aset Rupiah dan mendorong masuknya investasi portofolio asing.
Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan insentif tersebut telah mendorong transaksi lindung nilai di pasar domestik mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen
Di tengah tekanan ekonomi global, kinerja perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama didukung permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
Aktivitas investasi juga menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Dari sisi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS, melanjutkan surplus Agustus sebesar 3,55 miliar dolar AS.
Namun, aliran investasi portofolio asing masih mengalami fluktuasi. Hingga 16 November 2026, tercatat aliran modal keluar dari pasar saham sebesar 0,9 miliar dolar AS. Meski demikian, secara keseluruhan aliran modal pada triwulan IV 2026 masih mencatatkan net inflows sebesar 4,80 miliar dolar AS.
Inflasi Oktober 2026 Turun Menjadi 3,23 Persen
Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan September 2026 sebesar 3,28 persen.
Inflasi inti juga mengalami penurunan menjadi 2,56 persen. Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat 3,24 persen.
Sebaliknya, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang terdampak gangguan cuaca.
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
Kredit Perbankan Tumbuh 13,21 Persen
Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi yang meningkat 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, serta kredit konsumsi 4,73 persen.
Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan kredit program pemerintah mencapai 20,8 persen dan kredit korporasi swasta non-lembaga keuangan bukan bank (non-IKNB) sebesar 20,4 persen.
Untuk mendorong pembiayaan sektor produktif, BI terus mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan mencapai Rp466,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp345,2 triliun melalui KLM financing channel dan Rp121 triliun melalui KLM Pendalaman Pasar Uang.
Bank Indonesia juga menyiapkan penguatan KLM financing channel dengan insentif paling tinggi 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berlaku mulai 1 Desember 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha pencipta lapangan kerja serta memperkuat akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, ketahanan perbankan tetap terjaga. Rasio kecukupan modal (CAR) pada September 2026 tercatat 24,30 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Transaksi Digital Tumbuh 31,47 Persen
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif.
Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 70,95 persen secara tahunan.
Jumlah pengguna QRIS telah mencapai 71,91 juta, sedangkan jumlah merchant tercatat sebanyak 51,31 juta.
Bank Indonesia juga akan memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui koridor Hong Kong dengan pelaksanaan uji coba transaksi inbound pada minggu kedua Desember 2026.
Selain itu, penguatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring atau online payment, dijadwalkan mulai Januari 2027.
Dari sisi uang kartal, jumlah Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) pada Oktober 2026 tumbuh 11,48 persen menjadi Rp1.353 triliun.
Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah cukup dan kualitas layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil.
Melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.(*)
Sumber: Ramdan Denny Prakoso Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI





























