WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU), Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.
BACA JUGA DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Koruptor hingga Pelaku Investasi Bodong Jadi Sasaran
Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh peserta rapat. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi nasional. Pasalnya, pembahasan regulasi mengenai perampasan aset telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun sebelum akhirnya diselesaikan oleh DPR RI periode ini.
Pembahasan Rampung di Komisi III DPR
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat I oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah, Rabu (18/11/2026).
Dalam proses tersebut, seluruh fraksi menyepakati agar rancangan undang-undang itu dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR RI juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, serta berbagai organisasi.
Atur Perampasan Aset dari Berbagai Tindak Pidana
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mengenai jenis tindak pidana dan aset yang dapat dikenai mekanisme perampasan.
Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lainnya, termasuk narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Aturan ini juga memberikan perhatian terhadap kejahatan investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
Selain itu, mekanisme perampasan aset dapat dilakukan melalui proses berdasarkan putusan pidana maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction based forfeiture), sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang.
Hak Korban dan Pengelolaan Aset Jadi Perhatian
UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Regulasi tersebut turut memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui mekanisme pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
Pengembalian aset kepada korban tindak pidana juga menjadi salah satu perhatian dalam pengaturan tersebut. Dengan demikian, aset hasil kejahatan tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.
Dalam hal pengelolaan, undang-undang ini mengatur keberadaan badan yang memiliki kompetensi untuk menangani aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
UU ini juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara ilegal, sekaligus meningkatkan upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Sumber: Kompas.com, ANTARA, DPR RI, dan CNBC Indonesia.






























