BATAM, WARTAKEPRI.co.id – Dilantiknya 7 pimpinan BP Batam memberikan angin segar bagi pengusaha di Batam. Beberapa pengusaha di Kadin Batam menggantungkan harapannya di pundak nahkoda BP Batam yang baru, mengembalikan kejayaan Batam, sehingga mampu bersaing dengan kawasan-kawasan di Asia Tenggara.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk langsung bertemu kepala BP Batam yang baru, Hatanto Reksodiputro sesaat setelah dia dilantik. Jadi mempertegas komitmen Hatanto untuk memperkuat Batam menjadi berdaya saing global.
” Harapan semua pengusaha di Batam sama, yaitu ingin pengelolaan Batam menjadi lebih baik. Hatanto berkomitmen memperbaiki segala keruwetan yang selama ini dirasakan oleh investor di Batam,” ujarnya.
Malam itu, Jadi tak punya kesempatan panjang bicara dengan Hatanto. Tapi Hatanto berjanji akan memanggil Kadin Batam, bersama seluruh asosiasi pengusaha untuk bicara lebih banyak. Pimpinan BP Batam yang baru berharap masukan dari pengusaha.
” Pada prinsipnya Kadin siap memberikan masukan-masukan,” imbuhnya.
BACA JUGA Kadin Khawatir UKM Batam Tidak Dapat Promosi di Singapura
Beberapa yang selama ini menjadi kendala di Batam adalah terkait ruwetnya perizinan. Pasalnya, ada dua lembaga yang mengelola perizinan di Batam. Kendati berada dalam satu gedung, namun tampaknya keduanya belum terintegrasi secara utuh.
Kondisi tersebut membuat waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan izin menjadi lama. Bahkan, tak jarang investor harus bolak balik bebeapa kali karena mekanisme yang tak selaras. Selain makan waktu, tentunya hal ini membuat biaya pegnurusan izin jadi mahal.
” Ini harus menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Dua lembaga di Batam, BP Batam dan pemko harus harmonis dan selaras. Kalau tidak, percuma saja DK melantik pimpinan BP Batam yang baru,” paparnya.
Maslaah dualisme, lanjutnya menjadi momok yang membuat perkembangan Batam stagnan. BP Batam sduah sangat gencar berpromosi, untuk menarik minat investor masuk ke Batam. Upaya-upaya itu membuahkan hasil. Dari data yang dipaparkan, jumlah investor yang tertarik berinvestasi di Batam sangat tinggi.
Namun ketika datang ke Batam, dualisme dan tumpang tindih kewenangan yang membuat perizinan di Batam kacau balau itu mementahkan niat mereka. Banyak investor yang kemudian mengurungkan niat berinvestasi.
“Ini bisa dikonfirmasi dari data BP Batam sendiri. Berapa persen yang merealisasikan niatnya berinvestasi? Sangat kecil. Karena itu kami minta pembagian kewenangan, harmonisasi peraturan adalah prioritas utama,” paparnya. (ded)
