WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Rapat koordinasi membahas Rancangan PP Perubahan Kedua No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019, diwarnai aksi demo ratusan warga.
Massa yang mengatasnakan, Suara Rakyat Keadilan menolak kebijakan pemerintah yang akan menetapkan Walikota Batam ez-officio Kepala BP Batam. Pembahasan Rancangan PP Perubahan Kedua PP No 46/2007, merupakan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam.
Massa menggelar aksi di depan halaman Kemenko Perekonomian. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Massa juga membentangkan spanduk, “Menolak Ex-officio Kepala BP Batam” dan “Save BP Batam”.
Aksi massa di depan Kemenko Perekonomian mendapat penjagaan dari beberapa aparat kepolisian.
Ahmad Rosano, Ketua Umum DPP Suara Rakyat Keadilan, mengatakan, pihaknya meminta agar Menko Perekonomian, yang juga Ketua Dewan Kawasan menunda kebijakan Ex-officio karena terdapat beberapa aturan dan UU yang dilanggar.
“Ada beberapa peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang dilanggar. Kami minta ditunda karena ini berpotensi menimbulkan resistensi atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pejabat ex-officio nantinya,” ungkap Rosano.
Ia juga meminta, sebelum membahas penetapan Walikota ex-officio Kepala BP Batam, Menko Perekonomian harus menyertakan analisa KPK mengingat Walikota akan rangkap jabatan dan memgelola dua sumber keuangan yakni APBN dan APBD. “Mengelola dua sumber keuangan negara, berpotensi terjadi penyelewangan jabatan,” tehasnya.
Perwakilan massa diterima oleh Humas Kemenko Perekonomian Iqbal dan menerima pernyataan sikap yang dibacakan pengunjuk rasa. Pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat Batam dan LSM Suara Rakyat Keadilan, dan RCW kepada Menko Perekonomian.
Koordinator Riau Corruption Watch (RCW), Mulkansyah, menilai kebijakan menetapkan Walikota Batam Ex Officio Kepala BP Batam melanggar Undang-Undang. Di antaranya UU no 23 tentang Pemerintah Daerah dan UU Perbendaharaan Negara, serta UU Penetaoan Batam sebagai kawasan PBPB Batan.
Massa meminta Kemenko Perekonomian mengembalikan status Batam sebagai kawasan FTZ atau KPBPB dan tidak memaksakan kebijakan mengangkat Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam, sebelum ada uji materi UU di Mahkamah Konstitusi.(*)
Sumber : Kabarbatam
Foto : Batamtoday
