RIAU, WARTAKEPRI.co.id – Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, dalam implementasi semangat UUD 45 ini belum dirasakan seluruh masyarakat.
” Bukan mau saling menyalahkan. Hasil alam yang ada belum bisa dinikmati masyarakat Kepri keseluruhan,” kritik Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, saat rapat koordinasi dan supervisi sektor energi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/3/2016).
Contohnya saja. Untuk pembagian dana bagi hasil (DBH) yang tiap tahun dirasakan Kepri dan daerah penghasil lain terus berkurang.
Jika ditahun 2014, Kepri menerima DBH sebesar Rp 781,944 miliar, menurun menjadi Rp148.976 ditahun 2015. Puncaknya, tahun 2016 ini Kepri hanya kebagian Rp 12 miliar dengan alasan cost recovery yang tinggi.
Belum lagi soal harga gas yang kelewat mahal untuk konsumsi dalam negeri dibandingkan harga gas yang dijual ke Singapura. “Ini teori dagang yang paling aneh di seluruh dunia. Jangan sampai Ayam mati dilumbung padi,” kata Nurdin.
Maka dari itu, Ia meminta pemerintah pusat bersama KPK untuk serius memperbaiki sektor energi ini. Agar, energi dan hasil tambang yang dihasilkan betul-betul sampai ke masyarakat.
Semangat Nurdin ini disambut hangat pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif. Maka dari itu, kedepan KPK akan melakukan langkah revolusioner dengan memperbaiki sistem keenergian di seluruh Indonesia. Tahap pertama adalah koordinasi dan evaluasi serta penataan seluruh ijin tambang yang ada.
“Biasanya, menjelang pilkada, banyak ijin tambang yang terbit. Inikan yang perlu dikoreksi dan didalami,” kata Syarif serius.
Selanjutnya, pelaksanaan sistem keuangan. KPK ingin, seluruh penerimaan hasil tambang benar-benar maksimal masuk kenegara. Dan terakhir pangawasan produksi yang tepat.
Rapat Koordinasi dan supervisi ini juga dihadiri Gubernur Nangroe Aceh Darusalam Zaini Abdullah, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi serta Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Para kepala daerah tersebut juga memaparkan kondisi energi dan sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing daerah. (pat/humas)
